PENDIDIKAN ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM

Oleh: Yulizal Yunus

ABSTRAK

Pendidikan Agama Islam (PAI) punya posisi kuat dalam pelaksanaan dan kuat dalam sistim pendidikan negara di Brunei Darussalam. Kekuatan eksistensi PAI ini ditampung dalam SPN-21Brunei dikuatkan dasar dan filosofi negara yakni “Melayu Islam Beraja” (MIB). Berbeda dengan PAI di Indonesia yang berdasarkan “Pancasila” dimasukan dalam SPN (UU20/2003) tetapi pelaksanaanya terpisah dari pendidikan umum (terkesan pendidikan nasional) dan sekolah agama dengan dominasi PAI merupakan sekolah umum yang berciri agama. Tak dapat dipungkiri posisi Islam di Brunei tak dapat ditawar-tawar menjadi urusan negara, justru raja menjadi kepala urusan agama dibantun Menteri Hal Ehwal Ugama berdampak memberi kekauatan penyelenggaraan PAI di sekolah madrasah dan pendidikan tinggi Brunei. Secara substansial dasar negara MIB dan kekuasaan raja terhadap Islam sebagai agama resmi negara, mengisi visi, misi dan tujuan serta isi kurikulum PAI sebagai materi penting dalam sistem pendidikan Brunei. Isi kurikulum sesuai kebijakan kerajaan yang memadukan agama dan sain dengan mempertahankan kemelayuan dan bahasa arab dan bahasa melayu (jawi), meskipun beberapa mata pelajaran seperti matematika, geografi diajarkan guru dengan menggunakan bahasa Inggris. Pelajaran agama di negara Islam Brunei ini lebih ditekankan agar pendidikan itu membentuk manusia yang berahlak, bermoral dan berkepribadian luhur. Ini sejalan dengan tujuan tujuan pendidikan Brunei Darussalam adalah terbentuknya manusia yang berahlak dan beragama plus menguasai sain (ilmu dan tehnologi) tinggi. Ada perbedaan mendasar dalam penjenjangan pendidikan di Brunei dan Indonesia, di jenjang pendidikan dasar (SD) di Brunei dimulai sejak usia Taman Kanak Kanak di Indonesia yakni ketika anak berumur 5 tahun sedangkan di Indonesia SD dimulai pada usia 6 tahun. Sistem pendidikan Brunei memberikan peluang bagi siswa berprestasi memuaskan untuk dapat menyelesaikan pendidikannya setahun lebih cepat dibandingkan dengan siswa lain di negara melayu seperti juga berbeda dengan di Indonesia meskipun ada kelas unggul.

Key-words: PendidikanAgama Islam, Perbandingan Brunei – Indonesia
I. Pendahuluan
Ada beberapa isu penting yang menarik dikedepankan dalam pembicaraan Pendidikan Islam di Brunei dewasa ini. Di antaranya, pertama fenomena kemajuan pendidikan Brunei berada pada peringkat kedua tertinggi kedua di Asean setelah Singapura, kedua sistem pendidikan agama Islam memperkuat identitas negara Brunei dengan konsep pilosofi MIB (Melayu Islam Beraja) dan mendapat penganggaran besar serta pasilitasi yang menjanjikan dari Kerajaan; ketiga para siswa Muslim Brunei dapat menjadi model percontohan bagi para siswa melayu seperti sedang dilirik Philipina karena punya disiplin baik dan masih dapat mempertahankan budaya keagamaan mereka. Selain itu yang menarik (Zulmuqim, 2010) pendidikan agama seperti Islam sendiri menjadi tanggung jawab raja. Ada madrasah yang langsung diselenggarakan kerajaan dan penuh dengan ciri Islami.
Sekolah madrasah misalnya yang bernaung di bawah Yayasan Hj Sultan Hassanal Bolkiah (YSHHB) sistem pendidikannya memperlihatkan ciri ke-Islaman dan menarik perhatian dari pengamat pendidikan, terakhir mendapat perhatian 29 delegasi Departemen Pendidikan dan pengawas Sekolah Divisi 1 Wilayah Kota Urdaneta Philipina yang baru saja mengadakan kunjungan ke Brunei. Dr Maria Celia Fernandez Pengawas Sekolah Devisi I Philipina menyatakan kesannya terhadap cara belajar siswa Muslim di YSHHB itu. Mereka memperlihatkan cara belajar ajaran Islam dan ruangan kelas penuh dengan siswa membaca dan belajar al-Qur’an yang mengagumkan seperti yang dilihat Ligaya Tan Miguel Direktur Wilayah Regional 1 dan dikesankannya kepada The Brunei Times dan keinginannya mengadopsi sistem itu di mana hal serupa itu belum ada dan belum menjadi bagian kurikulum yang ditawarkan dalam PBM siswa muslim di Philipina. Justru komunitas muslim Philina sedang merancang pendidikan Islam model sistem madrasah dan mengambil sistem baru yang ada di Brunei termasuk yang baru di Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi mereka.
Perkembangan pendidikan agama Islam (PAI) di Brune ini menarik dalam analisis perbandingan dengan perkembangan yang ada di negara-negar Melayu, di mana paparan ini membandingnya dengan Indonesia. Perbandingan pendidikan (comparative education) mengikuti Syah Nur (2002) adalah melihat ”sejarah, peranan dan sistem pendidikan seperti kelembagaan pendidikan”, pendidik, peserta didik, kurikulum, manajemen/ administrasi, pendanaan dll. Khusus bidang studi ”perbandingan pendidikan Islam” Azyumardi didukung Zulmuqin (2010) mendisasi pembahasannya meliputi studi sistem, kelembagaan, kebijakan, organisasi sosial keagamaan dan pemikiran tokoh tentang pendidikan Islam di berbagai negara. Melalui studi ini, diharapkan dapat memahami secara deskriptif dan analisis kritis dinamika pendidikan Islam di berbagai Negara dan memperbandingkannya dengan Negara lain. Meski bidang studi ini pada hakikatnya merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri, ia mempunyai kaitan erat dengan mata kuliah ”Sejarah Pendidikan Islam” yang secara substansial melihat sosial movement dan dayli life peserta didik dan pendidik di lembaga pendidikan yang menjadi basisnya mendalami ilmu pengetahuan dan mengembankan kepribadian/ karakter..
Untuk kasus perbandingan PAI Brunei, banyak hal yang dapat dicontoh dari sekolah dan madrasah Brunei bagi penanganan masalah-masalah peserta didik (siswa) Muslim di sekolah-sekolah bangsa melayu yang dominan Islam dan Islam mempunyai sejarah di negara ini (Taufik, 2001). Di antaranya contoh pendidikan madrasah dalam aspek proses belajar-mengajar, dukungan struktural dalam implementasi program, dukungan pengelolaan sistem dan prosedur, seperangkat kompetensi yang dibutuhkan untuk pelaksana program, kurikulum, dan berbagi kisah sukses lain yang diraih pendidikan Madrasah Brunei ini. Termasuk hal-hal yang menarik pada kegiatan ekskul siswa muslim seperti di YSHHB, juda di ma’had al-Qur’an Tutong yang penulis lihat sendiri oktober 2009, mereka memiliki kegiatan dan kelas Al-Qur’an sendiri yang menyenangkan dukungan kerajaan, di samping cara-cara mereka belajar dan mempertahankan tradisi-tradisi keislaman di negeri mereka.
Tidak saja di sekolah madrasah terdapat banyak yang menarik dalam peningkatan pengajaran studi Islam bagi siswa-siswa Muslim, tetapi juga di tinggkat pendidikan tinggi Brunei. Seperti cara-cara di UBD (Universiti Brunei Darussalam) di samping KUPU (Kolej Universiti Perguruan Ugama) Seri Begawan dalam mengajar studi Islam dan UNISSA (Universitas Islam Sultan Sharif Ali) didirikan tahun 2007.
II. Masalah
Bagaimana realitas sistem pendidikan agama Islam di Brunei yang penyelenggaraannya sejalan dengan filosofi negara Islamnya yakni MIB (Melayu Islam Beraja). Makalah ini menawarkan kajian penting menjawah masalah-masalah mendasar:
1. Gambaran singkat dalam lintasan sejarah Brunei
2. Penyebaran Islam di Brunei dan peranan kerajaan, sampai kepada penelusuran
3. Pendidikan di Brunei
4. Sistem pendidikan agama Islam di Brunei terutama sistem kurikulum dan penjenjangan pendidikan Brunei
5. Perbandingan PAI di Brunei dengan PAI di Indonesia.
III. Pembahasan
Dalam menganalisis perbandingan pendidikan Islam di Brunei dan Indonesia ini, sesuai dengan kosep studi, akan menyajikan sistem, kelembagaan, kebijakan, organisasi sosial keagamaan dan pemikiran tokoh tentang pendidikan Islam di berbagai negara dimulai dari.gambaran singkat dalam lintasan sejarah Brunei, diikuti dengan melihat penyebaran Islam di Brunei dan peranan kerajaan, sampai kepada penelusuran, mendiskripsianalisiskan pendidikan di Brunei, serta sistem pendidikan agama Islam di Brunei terutama sistem kurikulum dan penjenjangan pendidikan Brunei serta sebuah perbandingan PAI di Brunei dengan PAI di Indonesia.
1. Brunei dan Lintasan Sejarah
Brunei Darussalam merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang terkenal sangat makmur. Amshah (2009) menyebut, yang kaya dan makmur itu adalah kerajaaa, seluruh rakyat mendapat kelimpahan kekayaan raja. Rajanya sekarang adalah Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah (sejak 1967-kini)
a. Asal usul Brunei
Asal usul orang brunei dari terdapat dalam silsilah raja di Kesultanan Brunei. Pada awalnya terdapat dalam situs Batu Tarsilah. Dalam situs ini ditulis Silsilah Raja-Raja Brunei yang dimulai dari Awang Alak Betatar. Alak Betatar ini dikenal sebagai raja Brunei pertama memeluk agama Islam tahun 1368. Sejak itu Islam disebarkan dari basis istana kesultanan sampai kepada Sultan Muhammad Tajuddin, Sultan Brunei ke-19 (memerintah pada periode 1795-1804 dan 1804-1807).
Dalam catatan tradisi lisan termuat dalam Syair Awang Semaun memberi petunjuk, Brunei berasal dari perkataan baru ‘nah’ yakni setelah rombongan clan (suku) “Sakai” dipimpin Pateh Berbai sampai di Sungai Brunei, lalu mencancanglatiah (membuka lahan baru) untuk membangun negeri baru. Lain halnya dengan sejarah China, Brunei disebutkan berasal dari nama Po-li, Po-lo, Poni atau Puni dan Bunlai (baca Adiwoso, 1984). Di lain pihak Arab mencatat pula, bahwa Brunei berasal dari kata Dzabaj atau Randj.
Dalam catatan tradisi lisan diperoleh keterangan dari Syair Awang Semaun. Syair ini mengisahkan Brunei berasal dari perkataan baru nah. Diksi baru nah ini pada awal mula dipakaikan untuk wilayah baru yang ditemukan dan didiami pertama oleh imigran rombongan klan atau suku Sakai yang dipimpin Pateh Berbai. Suku yang datang pertama ini sampai di Sungai Brunei, di sana mereka mencari tempat untuk mendirikan wilayah pemukiman baru. Kawasan wilayah baru ini sangat strategis, diapit perbukitan dan sungai yang cukup besar. Sungai besar itu berpotensi sebagai lintasan arus transportasi jalur perairan. Sungai itu juga kaya ikan sebagai sumber pangan warga. Akhirnya wilayah yang mereka temukan dan mereka jadikan pemukiman diungkapkan dengan kata baru nah (berarti tempat yang sangat baik) yang kemudian ungkapan baru nah itu berubah menjadi Brunei.
Pada bagian lain terdapat pula sumber informasi tentang orang Brunei dahulu dari replika stupa di Pusat Sejarah Brunei. Replika itu menjelaskan, orang Brunei sebelumnya pernah menganut agama Hindu – Budah. Diceritakan ada kebiasaan dari para perjalanan tokoh agama Hindu – Budha apabila mereka sampai di suatu wilayah yang mereka kunjungi, mereka mendirikan stupa. Stupa itu hendak menginformasikan, membuktikan dan memberi tanda mengenai kedatangan mereka sekaligu mereka mengembangkan agama di tempat yang mereka kunjungi itu.
Terdapat pula replika batu nisan P’u Kung Chih Mu, batu nisan Rokayah binti Sultan Abdul Majid ibni Hasan ibni Muhammad Shah Al-Sultan dan batu nisan Sayid Alwi Ba-Faqih (Mufaqih). Ketiga turbah (batu nisan) itu menginformasikan mengenai kedatangan agama Islam di Brunei yang dibawa oleh musafir, pedagang dan mubaligh-mubaliqh Islam. Pengaruhnya Islam berkembang dan mendapat tempat di kerajaan Brunei di samping di hati rakyat.
b. Sejarah Kerajaan Brunei singkat
Brunei Darussalam anggota ke-6 ASEAN, mendapatkan kemerdekaannya dari Protektor Inggris 1 Januari 1984. Negara Monarki Mutlak Islam ini terdiri dari dua wilayah terpisah, yaitu wilayah barat dan timur. Orbitasinya dikelilingi wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan dataran rendah dan berawa. Secara geografis, beriklim tropik di katulistiwa yang lembab. Hujan turun sepanjang tahun. Sebelah barat berbatas dengan Serawak, diari sungai Baram yang menjadi jalur lalu lintas perairan yang penting.
Sejarawan dan peneliti percaya seperti juga ditayang sumber Wikipedia (2010), sudah sebuah kerajaan lain sebelum berdirinya Kesultanan Brunei seperti sekarang. Orang Tiongkok menyebut kata Po-ni sebelum bernama Brunei. Cina/ Tiongkok dan Arab dalam sejarah mereka menginformasikan, sudah ada awal awal abad ke-7 dan ke-8 kerajaan perdagangan kuno di muara Sungai Brunei. Kerajaan itu memiliki wilayah yang cukup luas meliputi Sabah, Brunei dan Sarawak yang pusat kekuasaannya berada di Brunei sekarang.
Sejak kerajaan lama, Brunei sudah menjadi pusat perhatian pedagang terutama dari Cina dan Arab. Karena menjadi pusat perdagangan penting dan strategis, Brunei ini pun sejak itu menjadi percaturan dunia, memperlihatkan sikap imperialisme dan kolonialisme. Kerajaan Sriwijaya pun yang berpusat di Palembang (Sumatera Selatan – sekarang) awal abad ke-9 pernah menaklukan kerajaan lama Brunei ini. Kerajaan Sriwijaya juga pernah menguasai Borneo (Kalimantan) utara dan gugusan kepulauan Philipina. Kerajaan Majapahit (Jawa) juga menaklukan kerajaan Brunei lama. Nama Brunai ini terdapat dalam Negarakertagama sebagai daerah dibawah kekuasaan Majapahit. Baru terbebas dari kekuasaan Majapahit dan berdaulat setelah Raja Hayang Wuruk wafat. Dalam perjalanan gemilangan bangsanya, Brunei mendirikan kerajaan pertama tahun 1363 dengan sultan pertama Sultan Muhammad Shah (1383 – 1402).
Demikian pula Kerajaan Malaka yang memegang kepemimpinan penyebaran Islam (baca juga Hall, 1988:187) ketika diperintah Prameswara, awal abad ke-15, menyebarkan pengaruhnya dan pengaruh Islam, kemudian mengambil alih perdagangan Brunei. Baru terbebas dari cengraman Malaka setelah Portugis menguasai Malaka itu tahun 1511. Sejak itu Sultan Brunei mengambil alih kepimpinan Islam dari Malaka. Pernah Spanyol masuk Brunei tetapi tak mendapat sambutan, karena kerajaan telah dimasuki Islam dan kerajaan telah sibuk menyebarkan Islam (Vlekke, 1967). Kemudian Kesultanan Brunei mencapai masa keemasannya dari abad ke-15 sampai abad ke-17. Brunei pernah memperluas kekuasaannya dan penyebaran Islam sampai ke seluruh pulau Borneo dan ke Filipina utara. Saat itu Brunei diperintah Sultan Bolkiah (1473 – 1521). Sultan ini amat dikenal sejak pengembaraannya di laut. Di masanya ini Brunei dapat menaklukkan Manila dan terus memperluas kekuasaannya dan pengaruhnya dalam penyebaran Islam sampai ke utara Philipina terus ke Luzon dan Sulu, terus pula ke selatan dan barat Kalimantan. Kemudian pada masa Sultan ke-9 Sultan Hasan (1605-1619), Brunei membangun sistem adat istiadat kerajaan dan istana sebagai peraturan kerajaan yang berlaku sampai sekarang. Sebagai bangsa mulai berkembang seperti bangsa asia lainnya (lihat juga Sardjan, 1982) ingin mengembangkan kebudayaan, adat, pendidikan dan ekonomi memperkuat posisinya di mata dunia.
Parohan abad ke-17 (1658) Brunei memperkuat hubungan persahabatan dengan Brunei. Hubungan persahabatan itu diikuti sultan dengan pemberian reward kawasan timur laut Kalimantan kepada Sultan Sulu (Philipina Selatan). Hadiah Sultan Brunei itu merupakan penghargaan terhadap Sultan Sulu dalam menyelesaikan perang saudara di antara Sultan Abdul Mubin dengan Pengeran Mohidin. Dari awal diketahui persengketaan dalam kerajaan, merupakan satu faktor penyebab kejatuhan Brunei. Sengketa itu dipicu oleh kepentingan dikuti gerakan perebutan kuasa antara ahli waris keraja dipicu pengaruh imperialism dan kolonialisme Eropa dalam sistem perdagangan tradisional bahkan menghabisi asas perekonomian Brunei termasuk beberapa bangsa melayu lainnya.
Fakta sejarah menunjukkan, dalam situasi konflik intern, Brunei diserang Raja James Brooke berbasis Serawak. Brooke ialah seorang Inggris datang tahun 1839 ke Serawak. Akibat serangangan Brooke itu Brunei kehilangan kekuasaannya atas Serawak. Brooke dipandang hero dan sebagai penghargaan, ia didaulat dan dikukuhkan menjadi gubernur, kemudian menjadi Raja Serawak. Brooke berkedudukan di Barat Laut Borneo dan menjalankan taktik expansionism terus memperluas wilayah kekuasaannya. Beberapa wilayah jatuh ke tangan Brooke, di antaranya pulau Labuan dan sekitarnya 19 Desember 1846 diserahkan kepadanya. Secara factual, perlahan-lahan wiIayah Brunei jatuh ke tangan Inggris mulai dari taktik imperialism sampai kepada sikap colonialism. Sikap Inggiris hendak menjajah Brunei dimulai dari menguasai perusahaan-perusahaan dagang, kepentingan Inggris semula mendapat jaminan kerajaan setempat agar kepentingan dagang tak terganggu dari bajak laut (baca Adiwoso, 1984 banding Taufik, 2005), namun kemudian ingin berkuasa, disusul menekan pemerintahnya sampai menguasai wilayah Brunei secara keseluruhan sehingga praktis Brunei menjadi protektorat Inggris.
Persekutuan Borneo Utara Britania pada waktu itu sedang intensif pula mengadakan perluasan kekuasaan di Timur Laut Borneo. Akhirnya tahun 1888, Brunei dijadikan sebuah negeri di bawah perlindungan kerajaan Britania dengan mengukuhkan kedaulatan dalam negerinya, namun urusan luar negeri tetap di bawah pengawasan Britania. Tahun 1906 Britania mengadakan perluasan kekuasaan, di mana kekuasaan eksekutif Brunei dipegang seorang residen Britania, termasuk tugas penasehat Baginda Sultan dalam semua perkara, sedangkan urusan adat istiadat dan agama diberikan kepada Baginda Sultan.
Meskipun tahun 1959 Brunei mendeklarasikan kerajaan baru yang berkuasa. Namun hal dan isu aktul dan strategis seperti hubungan luar negeri, keamanan dan pertahanan menjadi tanggung jawab Britania. Ada upaya Brunei membentuk lembaga legislative sebagai badan pembuat undang-undang tahun 1962, gagal karena terjadi pemberontakan partai oposisi PRB (Partai Rakyat Brunei). Pemberontakan itu dapat dipadamkan dengan bantuan Britania. Pada Awal 1960 Brunei mempunyai kesempatan menentukan pososi bangsanya antara minat berdiri sendiri dan atau menolak bergabung dengan Singapura, Sabah, Sarawak dan Tanah Melayu lainnya untuk membentuk Negara Malaysia. Ternyata Sultan Brunei mampu menjatuhkan pilihan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka, meskipun semula ada minat yang samar untuk bergabung menjadi satu Negara Malaysia.
Ketika Omar Ali Saifuddin III tahun 1967 turun takhta dan melantik putra sulungnya Hasanal Bolkiah menjadi Sultan Brunei ke-29 semakin pasti bergerak menjadi Negara merdeka. Ada peluang posisi kepala pemerintahan ketika Brunei mencapai kemerdekaan meski masih dalam protektorat Inggris, Baginda berkenan menjadi Menteri Pertahanan Brunei merdeka dengan memakai gelar Paduka Seri Begawan Sultan. Pusat pemerintahan ditetapka di negeri Brunei Town tahun 1970. Britania terus mempperkuat persahabatan dengan protektoratnya ini, di mana 4 Januari 1974 Britania Raya dengan Brunei menandatangani Perjanjian Kerjasama dan Persahabatan. Kemudian Brunei Town namanya diubah menjadi Bandar Seri Begawan untuk mengabadikan kebesaran Paduka Seri Begawan sekaligus mengenang jasa Baginda itu yang wafat setelah dua tahun (1986) Brunei lepas dari protektor Inggris (1 Januari 1984) dan menjadi Negara merdeka. Namun sebuah resiko, Brunei memiliki wilayah yang lebih kecil ( 5.765 km²) dari masa lalu, diapit timur – barat Serawak dan utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
2. Penyebaran Islam dan Peranan Raja Brunei
Brunei Darussalam merupakan negara kerajaan dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, pada mulanya disebarkan abad ke-15 oleh pedagang Arab melalui gerbang Sumatera/ Minang dan Cina, yang kemudian penyebarannya didukung istana kerajaan. Berdasarkan data statistik, penduduk Brunei Darusalam hanya berjumlah 381,371 (Juli 2008) orang, dengan kepadatan 66/km2 . Dari jumlah penduduk itu sekitar 67 % beragama Islam, Buddha 13 %, Kristen 10 % dan kepercayaan lainnya sekitar 10 %.
Brunei sebelum abad ke-16, sudah berperanan penting dalam penyebaran Islam di Wilayah Kalimantan dan Filipina. Gerakan dakwah Islamiyah dalam situasi politik baru terus berjalan serius setelah Brunei lepas dari protektor Inggris 1 Januari 1984. Ada beberapa kebijakan mengakomodasikan penyebaran Islam, antara lain mendirikan lembaga-lembaga modern sesuai dengan kepentingan Islam. Lebih dari itu Brunei konsisten menjadi negara yang menganut sistem hukum agama. Hukum syariah diterapkan dalam peraturan dan perundang-undangan negara. Dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan keagamaan masyarakat, Brunei mendirikan banyak pusat kajian Islam serta lembaga ekonomi keuangan syari’ah. Demikian pula dalam menghidupkan syiar Islam, Brunei memainkan penting dalam negeri membina semangat kebersamaan dengan masyarakat Islam dan global, dan di luar negeri terlibat aktif dalam berbagai forum resmi internasional termasuk di dunia Islam.
Dalam paham keagamaan masyarakat Islam Brunei mayoritas menganut Mazhab Syafii. Kuat memegang perinsip ahlussunnah wa l-jamaah. Bahkan, sejak diproklamasikan kemerdekaannya, Brunei telah memastikan diri menjalankan konsep ”Melayu Islam Beraja” (MIB) sebagai falsafah negaranya, dikawal terus oleh Sultan sebagai kepala negaranya. Saat ini, Brunei Darussalam dipimpin oleh Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah (1967-kini) yang berhasil membawa kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara ini menjadi negara kaya dan tengah gencar mencanangkan gerakan pemeliharaan nilai dan kegemilangan warisan sejarah Islam dengan menghimpun para penulis dan peneliti di Asia Tenggara. Penulis sendiri pernah diminta menulis dan menyajikan dua proposal penelitian, 15 Oktober 2009 mengenai khazanah karya intelektual ulama dan gerakan penyebaran Islam di negara-negara melayu khususnya dari basis Brunei serta dukungan raja-raja dan ulama melayu. Penyebaran Islam ini didukung juga jaringan ulama yang kuat, di mana jaringan ulama dimaksud (lihat Azyumardi Azra dalam Taufik, 2003) disebut sebagai jalinan hubungan yang kompleks dan luas yang terdapat baik antara ulama sendiri maupun antara ulama dan murid-muridnya. Pada 27-28 Oktober 2010 dilaksanakan Seminar Serantau Kitab Turath, Pembinaan serta Perkembangan Tradisi Ilmu di Alam Melayu, dengan tema Pemuliharaan Kitab Turath sebagai Nilai Khazanah Ummat Islam, penulis juga diundang.
Kembali kepada sejarah penyebaran Islam di Brunei Darussalam, diperkirakan dimulai sekitar tahun 977 melalui jalur timur Asia Tenggara oleh para pedagang Cina. Hubungan Cina dan Brunei amat kuat abad ke-10 itu. Tahun 977 itu (Yulizal Yunus, 2009) Puni (Brunei) era Raj Hiang-ta, Islam sudah menyebar. Terdapat nama (1) أبو علي (Pu Yu Li), (2) شيخ نوح (Shih Nu) dan (3) قاضي قاشم ialah utusan Raja Puni ke Cina dipandu seorang saudagar Cina Pu Lu Hshieh betemu dengan Raja Cina masa Dinasti Sung (960 – 1299). Tiga abad kemudian tahun1264, terdapat nama Pu Zhong Min seorang Islam dari daerah Chuan Chon masa Raja Cina Chun You Dinasti Sung wafat di Puni, ia seorang utusan Raja Cina ke Puni.
Tahun 1383, Awang Alak Betatar ialah Raja Brunei yang pertama memeluk Islam. Sejak pemerintahan Brunei dipimpin oleh Raja Awang Alak Betatar itu agama Islam diresmikan menjadi agama resmi negara di Brunei Darussalam. semenjak pemerintahannya dipimpin oleh Raja Awang Alak Betatar. Raja Awang Alak Betatar ini setelah masuk Islam berganti nama menjadi Muhammad Shah (1383 – 1402). Paduka Seri Sultan ini yang dikenal sebagai pengasas kerajaan Islam di Brunei dan Borneo, pedagang Cina yang sering datang ke Brunei menggelarinya juga dengan Ma-HaMo-Sha (Muhammad Shah).
Islam semakin berkembang pesat di Kesultanan Brunei sejak Sultan Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ke-3 Brunei pada tahun 1425 berakhir 1432. Sultan Syarif Ali disebut sebagai ahlul bait keturunan Hasan cucu dari Rasulullah SAW. Innformasi silsilah ini tercantum dalam Batu Tarsilah atau Prasasti dari abad ke-18 M yang terdapat di Bandar Sri Begawan.
Pendekatan dakwah Syarif Ali tidak sekadar menarik hati Awang Alak, malah dakwahnya menambat hati rakyat Brunei. Dengan kebaikan dan sumbangan besarnya dalam dakwah Islam di Brunei, beliau dikawinkan dengan puteri Sultan Muhammad Shah. Setelah itu, beliau dilantik menjadi Sultan Brunei atas persetujuan pembesar dan rakyat. Syarif Ali sebagai da’i dan ulama amat gigih menerapkan ajaran agama Islam dan diikuti dengan kegiatan menyalakan spirit kegiatan Islam, antara lain: mendirikan masjid dan melaksanakan hukum Islam dalam penyelenggaraan negara. Syarif Ali besar jasanya dalam menegakkan syiar Islam, karenanya ia dikenang dan setelah wafat disemadikan di Makam Diraja Brunei.
Seperti tadi disebut Cina dan Malaka punya persahabatan kuat sama dihargai dan berpengaruh bagi Brunei (Banding, Braginsky, 1998:2,145). Pada abad ke-16 ketika Malakan (pernah pusat kebudayaan dan penyebaran Islam) jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei. Masuknya para ahli agama membuat perkembangan Islam semakin cepat menyebar ke masyarakat Brunei. Lebih pesat lagi penyebaran Islam pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah (sultan ke-5) yang wilayahnya sampai meliputi Suluk, Selandung, seluruh Pulau Kalimantan, Kepulauan Sulu, Kepulauan Balabac, Pulau Bangi, Pulau Balambangan, Matanani, dan utara Pulau Palawan sampai ke Manila.
Kehidupan masyarakat Islam Brunei terus mengalami perubahan masa Sultan Hassan (sultan ke-9). Mereka sudah memiliki institusi-institusi pemerintahan agama. Agama pada saat itu diangkat peran pentingnya dalam memandu negara Brunei ke arah kesejahteraan. Pada saat pemerintahan Sultan Hassan ini pula dibuat undang-undang Islam bagi negara, yaitu Hukum Qanun yang terdiri atas 46 pasal dan 6 bagian dijadikan sebagai undang-undang dasar negara. Dalam urusan pemerintahan Sultan Hassan melakukan penyempurnaan sistem pemerintahan, antara lain tahun 1955 membentuk Majelis Agama Islam atas dasar Undang-Undang Agama dan Mahkamah Kadi. Majelis Agama ini bertugas memberikan dan menasihati sultan dalam masalah agama Islam.
Langkah lain yang ditempuh sultan Hassan adalah mefungsikan Islam sebagai pandangan hidup rakyat Brunei dan satu-satunya ideologi negara. Untuk itu, dibentuk Jabatan Hal Ehwal Agama yang tugasnya menyebarluaskan paham Islam, baik kepada pemerintpeah beserta aparatnya maupun kepada masyarakat luas. Mereka sangat hati-hati dalam mengadopsi perubahan dan pembaharuan yang datang luar.
Sampai sekarang proteksi kuat mempertahankan kemurnian akidah Islamiyah ini masih dirasakan hebat di Brunei. Gerbang masuk Brunei seperti di Bandara dan Pelabuhan laut dikawal ketat menyaring paham pembaharuan yang datang dari luar. Justru sampai abad ke-19 pelabuhan negara melayu ramai disinggahi kapal asing, dan perdagangannya mampu bersaing dengan pihak asing (lihat, Farid, ed., 2007). Buku yang ada bertuliskan ayat dan hadis yang diterbitkan/ datang dari luar disaring dan diperiksa masuk ke Brunei. Pernah penulis mengalami suatu kali membawa buku-buku Islam dan Jurnal Ilmiah IAIN Imam Bonjol untuk hadiah bagi teman-teman di perguruan tinggi di Brunei, dicegat di Bandara. Buku –buku itu ditahan dan diperiksa di Bandara untuk diteruskan ke Jabatan Hal Ehwal Agama, untuk melihat kalau ada ayat dan hadis yang ditulis salah atau ditafsirkan aneh dan mengandung paham yang tidak sesuai dengan Brunei. Fenomena ini memperlihatkan bahwa Brunei Darussalam kental dengan kemelayuan dan ke-Islamannya. Kerajaan punya konsensus kuat memadukan dunia Melayu dan dunia Islam. Bahkan Islam diposisikan sebagai agama resmi negara (Yulizal Yunus, 2010) dan ditopang falsafah “Melayu Islam Beraja (MIB)”.
Seperti tadi disebut sebelum Islam masuk ke Brunei, orang Brunei sudah menganut agama Hindu – Budha. Informasi ini terbaca pada replika stupa yang ditempatkan di Pusat Sejarah Brunei menjelaskan bahawa agama Hindu-Buddha pada suatu masa dahulu pernah menjadi anutan penduduk Brunei. Beberapa penemuan replika batu nisan P’u Kung Chih Mu, batu nisan Rokayah binti Sultan Abdul Majid ibni Hasan ibni Muhammad Shah Al-Sultan dan batu nisan Sayid Alwi Ba-Faqih (mufaqih) pula menggambarkan tentang kedatangan agama Islam di Brunei. Islam datang secara damai membolehkan rakyat menikmati sistem kehidupan lebih tersusun dan terhindar dari adat yang bertentangan dengan akidah tauhid.
Kegiatan membina masjid untuk dijadikan pusat kegiatan keagamaan dan penyebaran Islam sentiasa dititikberatkan oleh pemerintah Brunei. Terbaru adalah pembinaan Masjid Jamek Asr Hassanil Bolkiah yang kini menjadi mercu tanda dan keagungan dakwah Islam di Brunei. Ia dirasmikan pada 14 Julai 1994 dan mampu menampung lebih 3,000 jemaah pada satu-satu masa. Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin yang terletak berhampiran Perkampungan Ayer di Sungai Kedayan, Brunei mula dibangun 4 Februari 1954 atas hasrat dan cita-cita Sultan Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien. Pernah Hamka dijemput memberikan tablig akbar sekitar tahun 1960-han di masjid kubbah emas ini, mendapat kunjungan jema’ah yang luar biasa ramai (Sha’ya, 2010). Empat tahun kemudian 1958, pembangunannya finish. Dakwah Islam yang bertapak kukuh di Brunei turut mempengaruhi wilayah lain termasuk ke Sabah, Sarawak dan Kalimantan. Brunei Darussalam, negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja banyak menyumbang kepada penyebaran dan pengukuhan Islam di wilayah Borneo, Indonesia sekarang.
3. Pendidikan Islam di Brunei
Tahun 2010 ini Brunei Darussalam merupakan salah satu Negara yang masuk dalam penilaian berada di kelompok negara dengan index perkembangan pendidikan cukup tinggi (versi EDI/ Education Development Index) dibanding negara Asean lainnya. Pernilaian itu dilaporankan EFA (Education For All) dan dipublikasikan dalam Global Monitoring Report (GMR) 2010. Laporan GMR dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) setiap tahun yang berisi hasil pemonitoran reguler pendidikan dunia. Pada pernilaian ini tercatat enam negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja, berada di kelompok negara dengan kategori “EDI” sedang. Ini artinya negara Brunei Darussalam merupakan negara dengan kualitas pembangunan pendidikan lebih baik dibanding Indonesia bahkan Malaysia.
Indeks Pembangunan Pendidikan Brunei (EFA,2007): Indeks Pembangunan Pendidikan (0,965), Angka Partisipasi Pendidikan Dasar (0,969), Angka Melek Huruf usia 15 thn keatas (0,927), Angka menurut gender (0,967) Angka Bertahan hingga kelas 5 SD (0,995). Sementara Indeks Pembangunan Pendidikan Indonesia: Indeks Pembangunan Pendidikan (0,935) Angka Partisipasi Pendidikan Dasar (0,983) Angka Melek Huruf usia 15 thn keatas (0,904), Angka menurut gender (0,959) Angka Bertahan hingga kelas 5 SD (0,895). Banding Indeks Pembangunan Pendidikan Indonesia Indeks Pembangunan Pendidikan (0,945) Angka Partisipasi Pendidikan Dasar (0,954) Angka Melek Huruf usia 15 thn keatas (0,904), Angka menurut gender (0,938) Angka Bertahan hingga kelas 5 SD (0,984).
Sumber EFA Global Monitoring Report 2008, memperlihatkan sistem penilaian EDI yang membagi tiga kategori skor, yaitu kelompok negara dengan indeks pendidikan tinggi (0,950 keatas), sedang (0,800 sampai dibawah 0,950) dan rendah (dibawah 0,800). Maka menempatkan Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Myanmar dan Kamboja, berada di kelompok negara dengan kategori EDI sedang. Sementara Indeks Pendidikan Brunei Darussalam menempati peringkat tinggi (Kompas, 31 Desember 2007:14). Pembangunan pendidikan ini jelas memengaruhi kualitas manusia. Hal ini sering dijadikan pegangan untuk melihat Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Pengukuran HDI didasarkan tiga indikator: panjang usia; pendidikan, dan angka harapan hidup.
Laporan UNDP di dalam “Human Development Report 1999”, Indonesia hanya menempati peringkat 105 dari 174 negara berdasarkan keberhasilan membangun manusia. Dalam urutan ini Australia menduduki ranking 7, Singapura 22, Brunei Darussalam 25, Malaysia 56, Thailand 67, dan Philippina 77. Laporan UNDP di dalam dokumen “Human Development Report 2000”, menyebutkan bahwa Indonesia mengalami penurunan ke peringkat 109. Pada satu pihak, melihat peringkat HDI ini mengisyaratkan belum memuaskannya pembangunan manusia di Indonesia disbanding Negara Asean lainnya dan di sisi lain menganjurkan kita untuk mau mengakui keunggulan negara-negara tetangga. Rendahnya angka partisipasi maupun kualitas membuat indeks pendidikan Indonesia turun peringkat. Badan PBB untuk Urusan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO) menempatkan pendidikan Indonesia turun dari peringkat ke-58 menjadi ke-62 dari 130 negara. Malaysia di peringkat ke-56 dan Brunei Darussalam di peringkat ke-43 masih unggul.
a. Sejarah Pendidikan formal
Pendidikan formal di Brunei sebenarnya masih relative baru, dimulai tahun 1912 diawali dengan membuka Sekolah Melayu di Bandar Seri Begawan. Usaha itu diikuti dengan pembukaan beberapa sekolah tahun 1918 di beberapa wilayah, yakni di Brunei-Muara, Kuala Belait dan Tutong khusus untuk murid laki-laki berusia 7-14 tahun dengan kurikulum pelajaran mencakup membaca dan menulis dalam bahasa Arab dan Latin di samping huruf tulisan jawi (arab pegon/ arab melayu).
Komunitas keturunan bangsa asing mendapat peluang mendirikan sekolah di Brunei seperti sekolah Arab, Cina, Inggris dll. Sebelumnya tahun 1916, masyarakat Tionghoa telah mendirikan sekolah sendiri di Bandar Seri Begawan. Baru pada tahun 1931 sekolah dasar swasta pertama berbahasa Inggris berdiri di Seria. Sampai dengan tahun 1941, jumlah sekolah di Brunei baru mencapai 32 buah yang terdiri dari 24 sekolah Melayu, 3 sekolah swasta Inggris, 5 sekolah Cina dengan jumlah murid 1.714 orang dan 312 orang murid wanita. Namun reformasi pendidikan terus berlanjut di Brunei sejak abd ke-20. Karena filosofi Brunei “Melayu Islam Beraja”, maka dalam pengembangan pendidikan, terus ditingkatkan integrasi peran serta para ulama bersama pemerintah.
Tahun 1922 (Sifullah, 2009) mencatat, surau milik Sultan di Kampung Air berubah menjadi pusat diklat. Perubahan ini menandai hubungan yang kian dekat antara istana dan pendidikan. Lembaga pendidikan dirancang sedemikian rupa dalam acuan konsep “sekolah istana” seperti dalam tradisi sejarah Islam. Sejak 1930-han pendidikan agama dilakukan dua kali seminggu di waktu petang (sekolah sore) dengan kelas-kelas biasa. Pernah tahun 1941 didirikan Madrasah oleh Pengiran Bendahara, Pengiran Pamancha dan Pengiran Shah Bandar. Ada seorang Arab, ulama Mesir bernama Ustaz Abdul Aziz al-Sami menjadi guru yang amat berperan di madrasah ini. Namun madrasah ini ditutup Desember tahun itu juga ketika Jepang masuk ke Brunei. Sejarah madrasah bersambung lagi ketika Jepang meninggal Brunei. Bahkan lebih maju, untuk meningkatkan pendidikan agama dibentuk Badan baru disebut Nazir Pendidikan Agama dan Ketua Pengajar Agama tahun 1948/ 1949.
Tahun 1950-han, Sultan Begawan juga melakukan reformasi pendidikan. Ada beberapa kebijakan dilahirkan, di antaranya (1) tahun 1954 membentuk MMS (Majelis Musyawarah Syari’ah), (2) membentuk Jabatan Hal Ehwal Ugama, Adat Istiadat dan Kebajikan, dab (3) Pendidikan Agama Islam Total. Tahun 1956 kelas-kelas baru pendidikan agama Islam pada 7 madrasah di Brunei.
Baru tahun 1966, sekolah Melayu pada tingkat pendidikan menengah dibuka di Belait. Tahun 1984 kurikulum pendidikan nasional mewajibkan para siswa untuk menguasai dwibahasa yaitu bahasa Melayu dan Bahasa Inggris. Puncaknya berdirinya Universiti Brunei Darussalam (UBD) tahun 1985 sebagai lembaga pendidikan tinggi penting sekarang di samping, Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) dan Kolej University Perguruan Ugama (KUPU) yang mirip IAIN, dan atau UIN di Indonesia, atau mirip IKIM dan IAIN (dirubah menjadi Universiti Insaniah) di Kedah Malaysia.
b. Arah dan Identitas Pendidikan
Pemerintah Brunei memberikan prioritas utama dalam pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk membawa Brunei menuju kearah kemajuan dan pembangunandi era globalisasi ini. Dalam membangun SDM itu, pemerintah Brunei mengarah daya upaya meningkatkan sektor pendidikan termasuk pendidikan teknik dan kejuruan di mana sistem dan kurikulumnya selalu ditinjau ulang. Program pendidikan diarahkan untuk menciptakan manusia yang berakhlak dan beragama dan menguasi teknologi. Pemerintah telah menetapkan tiga bidang utama sebagai identitas pendidikan Brunei, yakni: (1) Sistem dwibahasa di semua sekolah, (2) Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) dalam kurikulum sekolah, (3) Peningkatan serta perkembangan sumber daya manusia termasuk pendidikan vokasional (kejuruan) dan teknik.
Artinya kebijakan strategis bidang pendidikan, Pemerintah Brunei Darussalam lebih mengutamakan pada penciptaan SDM sejalan dengan identitas negaranya dan outputnya berahlak, beragama, dan menguasai teknologi. Namun di sisi lain tak dapat dipungkiri, sistem pendidikan umum di Brunei Darussalam memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia dan negara-negara “commonwealth” Inggris seperti Malaysia, Singapura dll. Salah satu target yang akan dicapai di bidang Pendidikan adalah meningkatkan angka lulusan Pendidikan sekolah tinggi di Brunei Darussalam. Upaya yang telah dilakukan antara lain sejak tahun 2003, pada pendidikan tinggi misalnya UBD telah membuka peluang bagi keterlibatan sektor swasta di bidang penelitian. Peluang keterlibatan pihak swasta dimaksudkan agar Pemerintah dan pihak swasta dapat bekerjasama dalam pembangunan nasional di bidang Pendidikan.
c. Pendidikan Agama Islam di Brunei
Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan Agama, Sultan mengharap rumusan semua objektif di dalam pendidikan dapat melahirkan rakyat yang taat beragama dan mereka dapat menjadi pelita ummah yang mempunyai fahaman dan pegangan yang betul. Kearah itu, Sultan berharap bahwa mata pelajaran dirumuskan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan perubahan. Pengetahuan Agama Islam (Islamic Religious Knowledge/ IRK) eksis dalam persekolahan umum. Mendukung arah pendidikan ini, Sultan Brunei menyediakan dana pendidikan cukup besar dalam kerangka membangun SDM tadi.
Bentuk SDM Brunei yang dimaui Sultan Brunei sebagai produk pendidikan ialah manusia Brunei yang berilmu, mahir dan beramal saleh sebagai implikasi dari filosofi Negara MIB (Melayu Islam Beraja). Sultan ingin sejak Kerajaan Brunei memperkenalkan sistem persekolahan agama hampir setengah abad yang lalu, rakyat negara ini dapat mempelajari ilmu-ilmu agama khususnya dapat beribadat dan mampu membaca – memahami Al-Quran serta perlaksanaan apa yang disebut dengan Pelajaran Dewasa Agama. Substansi harapan Sultan itu, bahwa sekolahan agama berhasih memberikan corak hidup orang Brunei sebagai orang Islam, kapan dan di mana saja mereka berada, pada mereka tetap terpancar sinar agama dan menyinari kehidupan mereka. Karenanya sistem pendidikan Islam mendapat perhatian langsung Sultan untuk dikembangkan meliputi: kurikulum, peserta didik, pendidik, kelembagaan serta sarana dan prasarana lainnya dll.
Secara kronologis sejarah pendidikan ugama Brunei disusunedit dari berbagai sumber ( lihat juga http://www.slideshare.net) sbb.:
1) Brunei menerima agama Islam dengan rasminya pada 1368 dalam zaman Sultan Muhammad Shah Sultan Muhammad Shah merupakan raja/ pemerintahan pertama Islam Brunei menganut Islam tahun 1363. Corak Islam dalam Pendidikan Brunei, bertumpu pada dasar setelah kemerdekaan Brunei 23 februari 1985, di mana Islam dijadikan agama resmi negara. Segala perkembangan negara berdasarkan falsafah negara yaitu Melayu Islam Beraja (MIB) termasuk pengembangan pendidikan Islam.
2) Bermula di rumah persendirian, masjid, balai oleh mubaligh Arab, ulama Acheh, Melaka Kg Burung Pingai mulanya pusat Ilmu Ugama Pengajian ada dua bentuk: (1) umum situasinya tidak pandai tulis baca – zikir, hadrah, mengaji al-Quran, sembahyang dsb, (2) khusus pandai tulis baca – ilmu fiqh, faraidh, babun nikah, nahu, qawaid, tasawuf, akhlak (Hj Awg Asbol, 1988-1989)
3) Tahun 1929 dibangun sekolah ugama yang pertama. Tahun itu juga Balai ibadat didirikan sebagai sekolah dan menghantar kanak-kanak ke sekolah.
4) Tahun 1931 – Pelajaran ugama mula diajar di sekolah Melayu. Sekolah Melayu Jln Pemanca kemudian dilaratkan ke Tutong & Belait 1940 – Kadi Besar mentadbir sekolah ugama 1-7-1954, Jabatan Hal Ehwal Ugama ditubuhkan. Pejabat Pelajaran Ugama ditubuhkan (didirikan) Oktober 1956, Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) dinaikkan taraf (kualifikasinya), Jabatan Pelajaran Urusan Ugama ditingkatkan – Jabatan Pejabat ditingkatkan jadi Jabatan Pengajian Islam.
5) Tahun 1940-an Sultan Ahmad Tajuddin mengadakan Sekolah Arab tetapi tidak bertahan, tahun 1950-an SOAS III menghidupkan semula (kembali) Sekolah Arab 15/1/1956 atas titah baginda, tahun 1966 Sekolah Menengah Arab Hassanal Bolkiah ada sebanyak 46 orang pelajar di Madrasah JHEU (Jabatan Hal Ehwal Ugama), disediakan guru-guru ugama, pegawai-pegawai masjid/ pegawai ugama (Haji Awang Hasbol 2006).
6) Tahun 1954 didirikan Jabatan Hal Ehwal Ugama.
7) Sebelum guru Johor, guru ugama diambil/ direkrut i) pegawai masjid ii) orang yang boleh/ dapat mengajar ugama, iii) guru lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris Elaun, gaji $25 00 sebulan $25.00 sebulan. Tahun 1957 – guru agama secara bersistem ada 3 kategori : 1) guru pelatih 2) guru tidak terlatih, dan 3) guru terlatih ( Haji Awang Hasbol, 2006 )
8) Tahun 1958 kelas dewasa ugama kembali diadakan di kawasan bandar Seri Begawan bertujuan: a) tahu membaca al-Quran dengan baik tajwid, tertil serta irama/ lagunya: b) tahu teori/ praktik fardu ‘ain/ fardu kifayah, c) membiasakan taat kepada Allah, Rasul dan Sultan d) menanamkan perasaan aktif semarakkan masjid/ syiar Islam membentuk peribadi menurut ajaran Islam e) saluran pememahaman ajaran Islam (Jabatan Pengajian Islam,1996).
9) Tahun 1965 diadakan Sekolah Rendah dan Menengah (Pg Dr. Hj Mohammad,1998) dengan matalamat (tujuan): a) memupuk/ menggalakan pendidikan asas agama Islam b) menanam/ mengembangkan rohani yang sehat c) menanam kepercayaan Islam dalam kehidupan secara utuh, d) memperkenalkan Islam sebagai agama yang benar tinggi/ bertamaddun e) memupuk persaudaraan umat, bangsa dan agama( Jabatan pengajian Islam,1996 )
10) Tahun 1966 didirikan Sekolah Menengah Agama dan menengah arab. Tanggal 8 Julai 1968 KDYMM meletakkan batu asas (pertama) MPUSB dan beroperasi 8 Januari 1972 (Pg Dr. Hj Mohammad,1998). Tujuan MPUSB didirikan untuk: a) melatih guru-guru mengajar agama b) mengadakan kursus: membaca Quran, mubaligh dsb, c) mengadakan kursus guru-guru/ pegawai – pegawai KHEU, d) semua jabatan meninggikan nilai pelajaran untuk negara dan sumbangan kepada negara lain di rantau ini secara umum.
11) 7 buah Sekolah Agama dengan 9 orang guru beroperasi dengan sukatan, buku teks, guru Johor. 1970 (SPI) ptg wujud jadi gangguan sekolah ugama ugama. JHEU guna madrasah, masjid, bangunan persatuan. Masa belajar peserta didik belajar dikurangkan: a) Dh I-III 11/2 → 1 jam, b)Dh IV-V 3 → 11/2 jam dan c) Dh VI kekal 3 jam.
12) Tahun 1975 didirikan Maktab Penguruan Agama. Tahun itu juga beberapa buah sekolah agama lainnya didirikan. 1976 KDYMM mengadakan peruntukkan khas (menyediakan anggaran khusus) untuk bina (membangun) sekolah agama. 1978, 7 buah Sekolah Agama membangunan. 1984 Pra Sekolah Agama dibuka supaya mengimbangi keupayaan murid (Penyataan Tahunan Jabatan Hal Ehwal Ugama,1984, bandi Dato Seri, tt). Tujuan umum Sekolah Agama Brunei: a) menanam/ memupuk kefahaman Islam dan menanam roh keagamaan ajaran Islam dalam masa kanak-kanak untuk b) menyediakan tenaga-tenaga yang dapat c) mengislamkan/ mengekalkan keislaman masyarakat/ negara. (Jabatan Pengajian Islam,1996). Juga untuk mendidik kanak-kanak a) faham, percaya, mengamal ajaran-ajaran agama Islam b) mengajar supaya kesadaran beragama di jiwa kanak- kanak c) memimpin kanak-kanak supaya meminati ajaran-ajaran agama hingga dewasa d) membentuk budi pekerti kanak-kanak supaya taat dan patuh berasaskan ajaran-ajaran Islam, e) melatih dan mengasuh kanak-kanak mengerjakan suruhan dan menjauhi larangan Allah, d) mendidik kanak-kanak supaya bertanggung jawab kepada negara dan bangsa berdasarkan ajaran agama Islam. (Jabatan Pengajian Islam,1996). Pendidikan Ugama Teras (utama) diarahkan kepada pembentukkan umat dan bangsa yang berilmu, beriman dan beramal. Pendidikan Ugama Islam jadi benteng kukuh kepada generasi Brunei yang bertahan kukuh kepada sebarang (semua) anasir (unsur) jahat yang ingin menghancurkan bangsa, agama dan rakyat. Pendidikan yang bersistem dan mantap yang diharapkan dapat membawa impact (dampak) kepada pembangunan bangsa dan negara Brunei.
13) Tahun 1985 – Sebanyak 102 buah sekolah agama didirikan. Pada 21 Oktober1986 dikukuhkan Kementerian Hal Ehwal Ugama, disertai Jabatan Pengajian Islam yang mengatur pendidikan agama.
14) Pada 1 Januari 2007 didirikan Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) , pada 20 Januari 2007 – Maktab Perguruan Ugama Sri Begawan (MPUSB) dinaikkan kualifikasinya menjadi Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU-SB). Tahun 2007 itu pula, Sistem Pendidikan Negara (SPN) Brunei mengamanatkan sistem baru iaitu di mana pelajaran- pelajaran agama menjadi mata pelajaran teras (utama). Sejak awal tujuan (matlamat) Pendidikan Islam Negara Brunei adalah untuk pembentukan insan soleh dan masyarakat soleh. Dasar pendidikan Islam negara menekankan kepada: 1) kepercayaan dan taat kepada Allah swt, 2) keutamaan bahasa Melayu, 3) taat setia kepada Raja. Pendidikan Islam di Brunei dipertanggungjawabkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama yang di tubuhkan pada 1986, untuk 1) mewujudkan sistem pendidikan ugama yang tersusun kemas, 2) menyediakan lebih banyak kemudahan pengajaran dan pembelajaran ugama, 3) membuat pemantauan yang berkesan dan berkelanjutan dalam semua jenis persekolahan agama, 4) meningkatkan kualitas pegawai, guru dan staft jabatan pengajian Islam melalui latihan / keterampilan/ kursus.
15) Tanggal 1 Januari 2009 SPN-21 Brunei diluncurkan, timbul persolan: (1) apakah SPN-21 sudah cukup memberikan penekanan kepada pendidikan ugama selaras dengan hasrat Kebawah Duli (keinginan raja) untuk menjadikan Brunei sebagai sebuah ‘Negara Zikir’ di mana rakyat yang menghuninya sentiasa mengingat Allah dan berpegang kepada tali Allah dalam semua aspek kehidupan mereka?, (2) apakah SPN-21 yang di sasarkan dan diarahkan bagi membina sebuah masyarakat Brunei yang ‘holistik’, yaitu bukan saja maju berilmu dan berkemahiran (terampil), tetapi juga mempunyai jati diri yang kental sudah cukup memberikan penekanan seimbang untuk mempastikan jati diri generasi baru yang akan dibina ini tidak pincang dalam aspek akidah dan keimanan mereka?, (3) semakin terdengar suara-suara yang menggambar kerisauan mengenai ketidak seimbangan dalam penekanan dasar pendidikan ugama dalam sistem pendidikan negara. Haji Yahya Haji Apong (Dekan Fakulti Pendidikan KUPU SB) menyarankan agar SPN 21 di nilai kembali. Pendapatnya Pengetahuan Ugama Islam (mata pelajaran agama) perlu menjadi mata pelajaran teras dalam sesuatu sistem pendidikan. “Namun dalam Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21 (SPN 21), mata pelajaran itu hanya dijadikan mata pelajaran wajib di peringkat rendah tetapi menjadi mata pelajaran elektif di peringkat menengah (Tahun 7, 8 dan 9)”. “Jika SPN 21 itu tidak dapat dinilai semula (kembali), ia boleh menjejaskan hasrat negara menjadikan negara ini sebagai Negara Zikir”. Katanya, pendidikan Islam dalam SPN 21 – dalam menerapkan Islam, ada satu konsep diciptakan yaitu Konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Sesuai dengan suasana negara ini yang mahu menjadikan Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap, sejajar dengan falsafah negara MIB. Konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan Mempunyai 4 tujuan : 1) mengasuh pemikiran, sikap hidup dan perwatakan kanak-kanak bagi membiasakan mereka hidup bermasyarakat, saling bersefahaman dan bersepadu. 2) untuk menyakinkan kanak-kanak bahawa ilmu pengetahuan itu tidak bercanggah dengan hukum agama Islam. 3) menyediakan orientasi pendidikan yang berkemahiran. 4) menyalurkan pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan konsep kenegaraan yakini Negara Melayu Islam Beraja. Corak Islam dalam bentuk ko-kurikulum dalam pendidikan juga memberikan kefahaman dan peluang dalam menerapkan nilai Islam ke dalam diri seseorang dengan mengadakan dan mengikuti majlis- majlis keagamaan, seperti: maulud Nabi (berzikir), pembacaan Al-Quran, menziarahi dan membersihkan tanah, bertadarus di perkuburan dsb.
1). Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Brunei
Sistem pendidikan Islam Brunei ditata Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Perkembangan Kurikulum, tingkat kelas, tujuan dan tingkat kemampuan pelajar. Bagi sekolah Arab dan sekolah agama khas, kurikulumnya lebih rinci dibanding sekolah umum. Demikian pula terdapat perbedaan konkrit antara sekolah tingkat rendah, menengah dan pendidikan tinggi/ universitas. Hanya saja metode pengajaran dan teknik penyampaian dirserahkan kepada kebijakan guru sesuai pengalamannya selama tidak menyimpang dari kurikulum dan isi/ materi yang tersedia,waktu serta jadual yang sudah ditetapkan.
Hj.Mohd. Jamil Al-Sufri (1982) menyebutkan bagi pengajian tinggi, Pengajaran Agama Islam dijadikan suatu mata pelajaran khas yang juga merupakan suatu pengajian yang mendalam mengenai sesuatu hukum dan difahamkan maksud-maksud pengajaran Agama Islam itu supaya mereka dapat mengamalkan pengajaran itu menjadi sebagai suatu cara hidup dan menjadi panduan semasa mempelajari ilmu-ilmu yang lain terutama sekali ilmu Sains.
Dalam merumuskan maksud dan prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam Brunei, terdapat pandangan Prof. Mohd. Athiyah (Tajul Ariffin Noordin, 1990), kataya: “Pendidikan moden sekarang ini memerlukan pendidikan Islam. iaitu pendidikan idealis yang bersifat kerohanian, moral dan keagamaan. Ini membuatkan kita belajar untuk ilmu dan kelezatan ilmiah. Dengan demikian kita terlepas daripada keruntuhan, kejahatan dan kemiskinan, penjajahan dan keangkaramurkaan, serta peperangan-peperangan dengan segala bencana yang ditimbulkannya. Demi untuk mendapat bersama menikmati suatu kehidupan yang abadi hidup bersama saling bantu-membantu dan dalam suasana demokrasi dan bahagia”.
Dalam penyusunan kurikulum kerajaan Brunei berharap dilakukan secara teliti dan konsisten dengan kebutuhan negara. Terlihat kepastian arah tujuan pendidikan dan pengajaran dalam melahirkan out put pendidikan yang berguna bagi agama dan kerajaan yakni melahirkan SDM tenaga manusia yang terampil sesuai kebutuhan Negara Brueni. Khusus PAI (pendidikan agama Islam), pemerintahan/ kerajaan tetap memprioritaskannya bagi rakyat agar menghayati Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap. Dengan arah seperti itu, kerajaan dapat berharap agar negara Islam Brunei tetap eksis dan bangsa Melayu setia dan terus mendaulat raja dengan gemilang, sejalan dengan substansi filosofi Negara yakni konsep MIB (Melayu Islam Beraja) di Brunei. Artinya pendidikan agama serius diurus kerajaan, dituangkan dalam kurikulum yang jelas, memenuhi kepentingan umum. Pembelajaran PAI sama dengan umum bahkan PAI diutamakan. Pada pendidikan dasar dan menengah diharapkan menguatkan dasar-dasar agama. Pada peringkat pendidikan tinggi kerajaan berharap dengan kurikulumnya dapat melahirkan ulama dan cendekiawan yang memiliki kharisma. Dalam Himpunan Titatah (2006), diyakini “fakta sejarah di mana saja kalau pendidikan agama lemah, yang terjadi bangsa menjadi lemah bahkan lumpuh.
Kembali ke kurikulum sekolah/ madrasah termasuk di Sijil Tinggi Pelajaran Agama termasuk di pendidikan tinggi penulis melihat langsung di Brunei 15-17 Oktober 2009, secara singkat sbb.:
1) Kurikulum Sijil Tinggi Pelajaran Agama (SAIII) Sekolah Menengah Agama Arab Hasanal Bolkiah dalam tiga kumpulan (konsentrasi): a) Kumpulan Syari’ah: al-Qur’an diikuti dengan tiga mata pelajaran (1) fiqh/ ushul fiqh, (2) tafsir/ ulum al-Qur’an, (3) tarekh Islam/ tasyri’; b) Kumpulan Ushuluddin: al-Qur’an didukung tiga mata pelajaran (1) tauhid/ mantiq, (2) tafsir/ ulum al-Qur’an, (3) tarekh Islam/ tasyri’; c) Kumpulan Loghat: tiga mata pelajaran (1) qawa’id arabiyah, (2) bahasa Melayu, (3) bahasa Inggiris.
2) Kurikulum Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Damit dalam tiga kelompok: a) Mata pelajaran Lisan: al-Qur’an diikuti Bahasa Arab; b) Mata pelajaran wajib: (1) bahasa Melayu (2) fiqh Islam, (2) tauhid, (3) tafsir/ hadis; c) Mata pelajaran pilihan: (1) sejarah, (2) bahasa, (3) ilmu alam, (4) ilmu hisab, dll.
3) Kurikulum ITQ (Institut Tahfiz al-Qur’an) Hasanal Bolkiah: a) Mata Pelajaran Lisan: (1) al-Qur’an, (2) Bahasa Arab; b) Mata Pelajaran Wajib: (1) Bahasa Arab, (2) Bahasa Melayu, (3) Fiqh Islam, (4) Tafsir/ Hadis; c) Mata Pelajaran Pilihan: (1) Sejaran, (2) Ilmu Alam, (3) Ilmu Hisab, dll.
4) Kurikulum Ma’had Islam Brunei di Tutong sama dengan ITQ: a) Mata Pelajaran Lisan: (1) al-Qur’an, (2) Bahasa Arab; b) Mata Pelajaran Wajib: (1) Bahasa Arab, (2) Bahasa Melayu, (3) Fiqh Islam, (4) Tafsir/ Hadis; c) Mata Pelajaran Pilihan: (1) Sejaran, (2) Ilmu Alam, (3) Ilmu Hisab, dll.
Menyadari pentingnya mengajarkan agama bagi kekuatan negara, Brunei memadukan pendidikan sains dengan pendidikan agama. Pada pendidikan tinggi seperti di Technical College Brunei seperti juga di sekolah kejuruan lainnya di samping menawarkan isi soal sains seperti listrik dan elektronika juga mengembang Studi Islamm. Tentu saja pengajaran Islam lebih menguat pada sekolah agama dan Arab seperti juga di pendidikan tinggi yang khusus agama seperti KUPU dan ma’had al-Qur’an yang langsung di bawah kerajaan dan mendapat pasilitas dana dan sarana prasarana kelembagaan yang menjanjikan dari istana.
2) Sistem Perjenjangan Pendidikan
Dalam penjenjang pendidikan di Brunei terdapat penghematan masa belajar peserta didik. Pada sistem pendidikan umum Brunei memiliki banyak kesamaan dengan negara Commonwealth lainnya seperti Inggris, Malaysia, Singapura dll. Sistem ini dikenal dengan pola A7-3-2-2 yang melambangkan lamanya masa belajar/ studi untuk masing-masing tingkatan pendidikan, seperti: 7 tahun pada tingkat Pendidikan Dasar, 3 tahun tingkat Menengah Pertama, 2 tahun tingkat Menengah Atas dan 2 tahun Pra-universitas/ tingkat Pendidikan Tinggi.
Bagi tingkat dasar dan menengah pertama, sistem pendidikan Brunei ada persamaan dengan Indonesia. Di antara persamaan, pada Pendidikan Dasar bertujuan memberikan kemampuan dasar bagi murid-murid dalam menulis, membaca, dan berhitung di samping membina dan mengembangkan karakter pribadi. Perbedaannya, pada sistem penjenjangan, di mana pendidikan TK (Taman Kanak-kanak) merupakan bagian tingkat dasar mulai diterapkan di Brunei tahun 1979 dan sejak itu setiap anak berumur 5 tahun diwajibkan memasuki TK selama setahun sebelum diterima di SD kelas-1. Kenaikan tingkat dari TK ke SD dilakukan secara otomatis. Di tingkat SD, mulai dari kelas 1 dan seterusnya setiap murid akan mengikuti ujian akhir tahun dan hanya murid yang berprestasi saja yang dapat melanjutkan ke kelas berikutnya. Sementara yang gagal harus tinggal kelas dan sesudah itu baru mendapat kenaikan kelas otomatis. Setelah mengikuti pendidikan dasar 7 tahun, murid yang lulus ujian akhir dapat melanjutkan pendidikannya ke SLTP selama 3 tahun. Bagi siswa yang lulus ujian akhir SLTP akan memiliki pilihan yaitu: dapat meneruskan pelajaran ke tingkat SLTA.
Di tahun ke-2, siswa akan menjalani ujian penentuan tingkat yang dikenal BCGCE (Brunei Cambridge General Certificate of Education) yang terdiri dari 2 tingkat yaitu tingkat AO dan AN. Bagi siswa yang berprestasi baik akan mendapat ijazah tingkat AO artinya siswa dapat meneruskan pelajaran langsung ke pra-universitas selama 2 tahun untuk mendapatkan ijazah Brunei Cambridge Advanced Level Certificate tingkat AA. Sementara itu, siswa tingkat AN harus melanjutkan studinya selama setahun lagi dan kemudian baru dapat mengikuti ujian bagi mendapatkan ijazah tingkat AO. Bagi siswa tamatan SLTP yang tidak ingin melanjutkan pelajarannya ke universitas dapat memilih sekolah kejuruan seperti perawat kesehatan, kejuruan teknik dan seni, kursus-kursus atau dapat terjun langsung ke dunia kerja. Artinya pada peringkat pendidikan Menengah Bawah, Jumlah jangka masa persekolahan di peringkat menengah adalah tiga tahun. Pada tahun ketiga, pelajar akan menduduki peperiksaan Penilaian Menengah Bawah (PMB). Pelajar yang berjaya menamatkan pelajaran di peringkat PMB mempunyai beberapa pilihan: – Melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah atas yang membawa kepada peperiksaan Brunei-Cambridge General Certificate of Education (GCE ‘O’ Level) examination atau GCE ‘N’; atau, – Melanjutkan pelajaran dalam bidang kemahiran pertukangan dan teknikal atau institusi vokasional atau bekerja.
Demikian pula pada peringkat pendidikan Menengah Atas, berdasarkan pencapaian dalam peperiksaan PMB, pelajar akan disalurkan ke dalam aliran Sains, Sastera atau teknikal. Jangka masa persekolahan pada peringkat ini adalah sama ada dua atau tiga tahun. Pendidikan di peringkat menengah atas adalah bersifat umum dengan beberapa peruntukan yang khusus dalam bidang sains, sastera dan teknikal. Pada akhir tahun kedua, pelajar yang berkelayakan akan menduduki peperiksaan Brunei-Cambridge GCE Ordinary level (GCE ‘O’ Level). Manakala pelajar yang belum layak secara akademik untuk mengambil peperiksaan GCE ‘O’ Level akan menduduki peperiksaan GCE ‘N’’ Level terlebih dahulu. Pelajar yang memperoleh kelulusan yang baik pada peringkat ‘N’ akan diberi peluang untuk menduduki peperiksaan GCE ‘O’ Level setelah mereka tamat satu tahun akademik.
Bagi pelajar-pelajar yang mempunyai kelulusan peringkat ‘O’ yang mencukupi dan relevan boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat pra-universiti yang akan membawa kepada peperiksaan Brunei-Cambridge Advanced Level Certificate of Education (GCE ‘A’ Level). Sementara yang lain sama ada mahu memasuki alam pekerjaan atau mengikuti program pendidikan dan latihan di Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam, maktab teknik, sekolah vokasional, maktab jururawat atau meneruskan pelajaran di luar negara.
Yang beruntung melanjutkan ke pendidikan tinggi, banyak pilihan dan besar peluang, karena yang lulusan peringkat Menengah Atas pada sekolah dan madrasah tadi punya peluang memasuki perguruan tinggi mana saja dalam/ luar negeri. Beda dengan Indonesia, madrasah sekarang tanpa disadari diarahkan ke perguruan tinggi umum setelah ditiadakan MAPK dan mengancam input perguruan tinggi agama Islam.
Ada banyak pilihan pendidikan tinggi di Brunei, di antaranya ada UBD , UNISSA, KUPU, Perguruan Tinggi Keperawatan Pengiran Anak Puteri Rashidah , ITB , ITQ Sultan Hasanal Bolkiah dll.
4. PAI di Indonesia dan Perbandingan dengan Brunei

Kalau tadi diketahui di Brunei seperti juga di Malaysia agama menjadi urusan pemerintah, di Indonesia hampir-hampir menjadi urusan rakyat. Posisi Islam dalam kekuasaan di Brunei seperti juga di Malaysia beda dengan Indonesia, sistem pendidikannya beda pula. Islam di Brunei seperti juga di Malaysia dikoptasi, di Indonesia tidak pernah bisa dikoptasi, Depag tak punya kapasitas juga menguasai Islam. Fenomena ini merupakan warisan kekayaan masa lalu Indonesia.
Artinya pemerintah di Indonesia tidak dapat menguasai/ mengintervensi pelaksanaan agama oleh rakyat meskipun ada Kementerian Agama, hanya bisa mengurusnya. Hal itu dimungkinkan, karena rakyat Indonesia diberi hak konstitusional (dalam UUD 1945) yakni kebebasan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan/ kepercayaan/ paham/ akidah masing-masing rakyat. Sedangkan di Brunei dengan filosofinya MIB (Melayu Islam Beraja), urusan agama diambil ailih pemerintah dan tidak bisa ditawar-tawar menjadi urusan raja. Fakta nyata seperti pelaksanaan puasa ramadhan dan dua hari raya, meskipun diputuskan penetapan waktunya melalui ru’yat, namun rakyat tetap saja memperlihatkan fenomena antara 3 dan 4 versi paham keagamaan. Pertama, awal puasa dan dua hari raya dalam paham yang dianut orang Muhammadiyah (meskipun kadang-kadang sama penetapan hisabnya dengan ru’yat orang-orang Nahdhat al-Ulama (NU). Kedua, paham yang dianut orang Nahdhat al-Ulama (meskipun kadang-kadang sama penetapan pemahaman ru’yatnya dengan hisabnya orang Muhammadiyah). Ketiga paham yang dianut pengikut tarekat naqsyabandi, ru’yatnya menetapkan awal puasa dan dua hari rayanya lebih awal satu atau dua (1-2) hari dari orang Muhammadiyah dan NU. Keempat paham yang dianut orang tarekat satariyah, lebih terlambat penetapan awal puasa dan dua hari raya, satu atau (1-2) hari dari penetapan orang Muhammadiyah dan orang NU. Tegasnya, praktis tidak bisa pemerintah Indonesia campur tangan menyeragamkan penetapan awal ramadhan untuk berpuasa dan awal sawal untuk pelaksanaan hari raya idul fithri seperti juga di bulan zhulhijjah untuk pelaksanaan hari raya kubran/ hari raya hajji seperti di Brunei dan atau di Malaysia yang harus seragam dan tidak diperkenankan menyimpang dari fatwa mufti dan dilanjutkan perintah/ amaran raja dan siapa yang berbeda dianggap melawan agama dan negara.
Dalam bidang pendidikan suatu negara, pertumbuhan kelembagaannya sejalan dengan perkembangan masyararakatnya, karena (1) pertumbuhan Islam tak dapat dipungkiri bersamaan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan masyarakatnya ditentukan dinamikan perkembangan Islam dan tergantung aspirasi masyarakat, selain itu juga disebabkan (2) faktor pengaruh dinamika politik.
Untuk kasus pengalaman beberapa negara, rasionalisasi lembaga Islam menjadi lembaga pendidikan umum, terlihat di negara Timteng, misalnya pada masa Jamal Abdul Naser. Jamal Abdul Naser meng-koptasi lembaga Islam termasuk al-Azhar. Intinya agar masyarakat Islam tak bahayakan kekuasaan. Syeikh Al-Azhar diangkat pemerintah seperti disejajarkan dengan PM, kata Azyumardi (2010) berkunjung ke Indonesia dijamu Wapres, fatwanya harus sejalan dengan pemerintah. Terdapat juga rasionalisasi/ penghapusan dalam era reformasi Tanzimat Turki (Turki Ottoman: تنظيمات) melakan perubahan di antaranya melakukan upaya modernisasi termasuk reformasi pendidikan , kelembagaan dsb. Secara kategoris perubahan kelembagaan bentuknya bisa integrasi, tapi kadang dihapuskan. Pengalaman di Arab Saudi 1990-han diintegrasikan, tak ada lagi madrasah agama tapi menjadi sekolah umum.
Berbeda dengan Indonesia, lembaga pendidikan Islam tak mungkin dikoptasi pemerintah, karena jumlahnya banyak dan mulanya milik masyarakat (milik komunitas muslim). Karenanya mutu beragam pula catat Azyumardi (2010), ada yang bagus dan ada pas-pasan. Sebab semua orang kaya dan mampu serta punya cara bisa dirikan madrasah. Ada pak haji sebut Azyumardi, punya uang sedikit lalu mendirikan madrasah, tujuannya dakwah, guru dua orang saja, bagaimana bisa diharapkan bermutu. Namun madrasah ada yang maju dan dipertahankan. Perguruan tinggi Islam pun dari perspektif perkembangan IAIN, misalnya dari PTAIN Yogya dan ADIA di Jakarta, kemudian dikembangkan menjadi IAIN. Dari IAIN Jakarta dikembangkan ke IAIN Imam Bonjol. Keduanya (ADIA dan PTAIN), awal dari sekolah kedinasan Departemen Agama (Depag), untuk menjamin inputnya, mulai dari siswa dan mahasiswa diberi TID (Tunjangan Ikatan Dinas). Harapannya disebut Azyumardi (2010) out putnya untuk menjadi pejabat di Depag yang memiliki pengetahuan agama Islam. Azyumardi (2010) bersikap marah pada orang yang mencoba menjelekan/ merendahkan IAIN. ”Saya lahir dari sistem ini, kalau tak dari IAIN saya tak mungkin seperti sekarang, lebih besar lagi kalau tak ada IAIN tak kuat Islam di Indonesia, tak lahir seperti Din Syamsuddin dkk. Kecerdasannya tak kalah dengan jebolan perguruan tinggi besar laiinya. Meski pun IAIN ada yang tidak bermutu, tapi tak semua tak bermutu”. ” Pada masa saya menjadi Rektor, ada 500 Doktor, secara intelektual, kita lebih baik dari UNP dan UNAND. Tamatan Malaysia sekalipun, sudah jadi catatan rektorat tak boleh menjadi dosen Pascasarjana, karena tamatan Doktornya hanya dengan by riset, tak ada pencerahan bersama di lokal pascasarjananya. Kita, karya intelektual kita banyak, disertasi diterbitkan, mereka mana, coba…”. ”Ekonomi dosen IAIN lebih baik, sebab di samping dosen ada honor amplop mubaligh/ khotbah dan banyak tambahan sebagai nara sumber dsb. Jadi Alhamdulillah, anda boleh mendengar kritik orang, tamatan IAIN tak bisa diambil jadi menantu, dengan apa hidup, hanya tukang doa, dijelek-jelekan dan diremehkan, padahal tak tahu penghasilannya juga tak kecil, apalagi…coba tak ada IAIN siapa yang mengebalai umat…”.
Tak dapat dipungkiri ada nafas pelecehan tersembunyi dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Indonesia, seperti dikotak-kotakan, ada yang khusus di sekolah agama (madrasah/ pesantren) selanjutnya di PTAI (Perguruan Tinggi Agama Islam) negeri/ swasta, juga ada di sekolah umum hanya dua jam pelajaran selanjutnya di PTU (Perguruan Tinggi Umum) dua jam pelajaran. Pasilitasi pemerintah berbeda antara sekolah agama diurus Kementerian Agama dan sekolah umum diurus oleh Kementerian Pendidikan Nasional , meskipun sejak dikeluarkan undang-undang sistem pendidikan tahun 1989 (UU 2/89) sampai UU No 20/ 2003, sekolah umum dan agama (madrasah dan pesantren) mendapat peluang yang sama.
Madrasah sebelumnya sudah dimodernisasi dengan menambah pendidikan umum, diubah dengan kebijakan Menag dan PDK (Pendidikan dan Kebudayaan) yakni 70 % agama dan 30 % umum. Kemudian disamakan dengan UU SPN. Seolah ada sekolah umum yang berciri Islam. Praktis madrasah dan pesantren diarahkan seperti sekolah umum yang berciri agama (Islam). Ternyata corak ini dikuatkan pula dengan PP No.28 tahun 1990 sebagai penjelasan dari UU SPN, madrasah dinyatakan sebagai sekolah umum bercirikan agama Islam.
Diamanahkan, bahwa pemerintah memberikan pengakuan dan penghargaan serta pasilitas yang sama antara sekolah agama dan umum serta tidak boleh ada didiskriminasi . Namun dalam implementasi kebijakan sistem pendidikan tadi pada penyelenggaraan madrasah dan sekolah umum berbeda juga. Apalagi dalam era “otda”, madrasah dan sekolah agama pada umumnya tidak otonom dan masih mengikuti lembaga pemerintah yakni Kementerian Agama yang masih tetap dalam status lembaga vertikal dan tidak diotonomikan. Dengan sendirinya sekolah agama tidak otonom seperti sekolah umum yang penyelenggaraannya dipasilitasi oleh daerah otonom kabupaten/ kota . Tegasnya, madrasah dan sekolah agama lainnya tidak mendapat pasilitas langsung dari daerah otonom itu. Aspirasi ini teramanatkan dalam UU No.22/ 1999 tentang Pemda dan UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU No 22/1999 menyatakan, kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan. Permasalahannya apakah pembangunan agama termasuk pendidikan agama seperti madrasah apakah termasuk dalam bidang pendidikan yang dipasilitasi/ dianggarkan daerah otonom kabupaten/ kota?. Yang jelas, anggaran sektor agama di daerah otonom kabupaten/ kota relatif kecil, pemkab/ pemko seperti kurang bahkan tidak bertanggung jawab terhadap sekolah agama seperti madrasah di wilayahnya.
Sungguh pun demikian, madrasah baik yang negeri maupun swasta dengan pasilitas yang terbatas dari Kementerian Agama tetap berjalan bahkan berlari mengejar sekolah umum yang berlari kencang memacu kualitas di bawah kementerian pendidikan nasional, termasuk menghidupkan suasana rohani/ agamis di sekolah. Menutup kekurangan pasilitas, pihak komite sekolah agama (madrasah yang maju) bersama sekolah bersepakat dengan orang tua murid, beriyur untuk memacu kualitas sekolah yang mahal dan menghidupkan suasana kerohanian/ keagamaan di madrasah, meskipun sering pula terdengar suara miring dari pihak-pihak yang tidak mengerti. Kesannya seperti tidak boleh madrasah itu berlari kencang seperti sekolah umum yang dipandang berprestasi dan berkualitas melahirkan output pilihan.
Brunei madrasah banyak yang maju, justru ada kuasa kerajaan, dan kerajaan tak boleh diungkit dalam mengurus melayu dan Islam sesui filosofi MIB (Melayu Islam Beraja). Rakyat akui negerinya makmur dan kaya, yang kaya kerajaan, dengan kekayaan kerajaan rakyat mendapat kelimpahan rahmat. Dibanding Brunei, pada 5 provinsi di Thailand banyak juga madrasah maju. Sayang warga mereka alumni dari Indonesia dicurigai dan diawasi, karena takut tekontaminasi ide reformasi Indonesia, mereka juga awasi salafiyah dan wahabiyah. Pemerintahan Bangkok anggap wahabiyah itu berbahaya sekali. Ada imej madrasah dan pondok dan simbol Pattani tak disenangi berhadapan dengan kekuasaan dan budha. Islam di Malaysia tak selalu menjadi identitas politik, lebih santai di Indonesia. Mahatir pernah marah-marah, jangan bawa reformasi ke Malaysia, Anwar pun dimarahi dan dipenjara. Saya optimis di Indonesia demokrasi jalan, di Malaysia demokrasi komunal dan kacau. Dulu Soeharto mono culturalism Jawa, faktanya terkesan di Minangkabau, nagari dihilangkan, nama gedung dipakai nama Jawa, tapi tak sampai refresif seperti yang dilakukan Bangkok ke Pattani mengendurkan bahkan mengancam eksistensi melayu dan Islam sebagai identitas Pattani. Orang tertekan dan miskin mudah dihasut . Namun Thailand Selatan dengan kepala tegak tetap maju, sudah ada afiliasi Pondok Pesantren Gontor. Azyumardi menyebut pernah diajak ke Pondok Kakek Abdul Halim di Pattani saat konprensi pendidikan Islam dulu. Ada lagi Pondok Ban Tan Pattani juga maju.
Dari diskrip sistem PAI di Brunei tadi dapat ditarik berbera perbandingan dengan sistem di Indonesia yang secara konkrit dijelaskan dalam matrik table sbb.:

KOMPONEN PENDIDIKAN BRUNEI INDONESIA IMPLIKASI CATATAN
1. Pendidik

Sistem pendidikan Islam, karena Islam agama resmi pemerintah direkat dengan filosofi negara MIB (Melayu Islam Beraja), Sultan Brunei merupakan kepala agama negara itu, ia tidak membedakan pembelajaran melayu dan Islam.

Profesionalitas guru menjadi perhatian diikuti dengan gaji besar dan fasilitas yang menjanjikan
-Guru tidak berbisnis dan tidak mau berpolitik praktis, karena politik diserahkan kepada kerajaan dan kerajaan kaya memanjakan guru dengan gaji besar dan fasilitas yang menjanjikan. Sitim pendidikan nasional, Islam satu di antara agama yang dikui negara tetapi tidak dapat dikoptasi, karena sudah menjadi warisan dan dinaungi filosofi negara Pancasila, agama diurus Menteri Agama dan Pendidikan diurus Menteri Pendidikan, tetapi terkesan memisahkan pendidikan umum dan agama, meskipun dalam UU (20/2003) Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan dipasilitasi negara, namun pelaksanaan ada kesan diskriminasi.

Profesionalitas guru menjadi perhatian tetapi belum mampu menggaji besar meskipun sudah diberi tunjangan sertifikasi sebesar dua kalilipat gaji, namun belum diberi fasilitas yang baik.
Guru sering terlibat bisnis dengan anak didik serta kerja sampingan lainnya untuk menambah kesejahteraan guru

Guru rentan jadi gerbong dan kuda tarik politik dan ada yang masuk proses pembusukan turun kejalan untuk berdemo dan melakukan kontraproduktif. Di Brunei pendidikan Islam tidak terpisah dari pendidikan melayu. Di Indonesia dikukuhkan UU SPN No 20/ 2003, sekolah umum dan agama (madrasah dan pesantren) terpisah meskipun dinyatakan punya peluang yang sama. Madrasah dan pesantren seperti sekolah umum yang berciri agama (Islam). Posisi ini dikuatkan pula dengan PP No.28 tahun 1990 sebagai penjelasan dari UU SPN, madrasah dinyatakan sebagai sekolah umum bercirikan agama Islam.

Martabat dan kesejahteraan guru mendapat perhatian pada ke dua Negara. Di Brunei sekolah dan perguruan tinggi terasa sekolah agama semua, di Indonesia dirasakan betul terpisah sekolah dan perguruan tinggi umum dan agama.

Meski kesejahteraan guru ditingkatkan tetapi tetap saja masih rendah.
2. Peserta Didik Pendidikan dasar Brunei dimulai sejak Taman Kanak Kanak pada anak berumur 5 tahun

Di Brunei Darussalam sejak kelas 3 SD, murid-murid sudah diarahkan menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar resmi di sekolah disamping bahasa Melayu
Etos belajar tidak mau dinodai isu actual, tidak mau ikut demo, karena semua itu diserah kepada Negara mengurus politik.

Belajar untuk lahirkan manusia berakhlak, beragama dan kuasa iptek untuk membantu negara Pendidikan dasar Indonesia dimulai pada tingkat sekolah dasar ketika anak berumur 6 tahun.

Lebih heboh dengan gerakan politik dibanding kegiatan belajar, terutama di kalang peserta didik laki-laki.

Belajar juga untuk beriman bertaqwa berakhlak mulia, cerdas, namun praktisnya terkesan untuk mendapatkan pekerjaan di pemerintahan. Belajar untuk kecerdasan generasi muda/ belia
3. Kurikulum

Penguatan Islam sebagai agama Negara sesuai konsensus filosofi MIB (Melayu Islam Beraja). Materi/ isi kurikulum sesuai kebijakan perpaduaan agama dan sain.
Pelajaran agama di negara Islam/ Brunei lebih ditekankan agar pendidikan itu membentuk manusia yang berahlak, bermoral dan berkepribadin luhur.
Tujuan pendidikan Brunei Darussalam adalah terbentuknya manusia yang berahlak dan beragama serta menguasai tehnologi tinggi.

Kurikulum PAI pada pendidikan dasar dan menengah diharapkan menguatkan dasar-dasar agama dan mengarahkan lulusan bisa ke PTU dan PTA. Pada peringkat pendidikan tinggi kerajaan berharap dengan kurikulumnya dapat melahirkan ulama dan cendekiawan kharismatik.
Islam salah satu agama Negara – saling memarjinalkan, dalam materi/ isi kurikulum diamanatkan kebijakan tidak ada dikotomi pendidikan agama dan umum, tetapi prakteknya agama masih marjinal.
Di Indonesia/ Negara Pancasila tidak mengesampingkan pendidikan sain dan tehnologi, namun penekanannya penguasa iptek untuk seimbangnya kehihupan di era global.
Tujuan pendidikan di Indonesia adalah mewujudkan manusia yang memilikikekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan tujuan pendidikan Brunei Darussalam adalah terbentuknya manusia yang berahlak dan beragama sertta menguasai tehnologi tinggi.

Kurikulum MA memberi peluang tamatannya mengarah ke PTU saja, apalagi sejak dihapus MAPK mengurangi kemauan memasuki perguruan tinggi agama (IAIN-STAIN) Memasukkan mata pelajaran Agama dalam kurikulum. Materi agama ada di setiap jenjang pendidikan.

Mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang membebaskan dikotomi pendidikan agama dan sain/ ilmu umum.

4. Penjenjangan pendidikan Pendidikan dasar Brunei dimulai sejak Taman Kanak Kanak ketika anak berumur 5 tahun
Sistem pendidikan Brunei memberikan peluang bagi siswa berprestasi memuaskan untuk dapat menyelesaikan Pendidikannya setahun lebih cepat dibandingkan dengan siswa
Beberapa mata pelajaran seperti matematika, geografi diajarkan guru dengan menggunakan bahasa Inggris.
di Indonesia baru dimulai pada tingkat sekolah dasar ketika anak berumur 6 tahun.

Di Indonesia baru dimulai dengan kelas xl/ siswa unggul yang lompat kelas
Berbeda dengan di Indonesia dimana bahasa Inggris hanyalah merupakan salah satu mata pelajaran, di samping ada pilihan mata pelajaran jepang, atau jerman dsb., sedangkan bidang studi lainnya diajarkan dalam bahasa ibu. Di Brunei hemat 1 th dalam jenjang pendidikan, di Indonesia hemat dalam jenjang program khusus

IV. Penutup
Dari analis perbandingan pendidikan agama Islam (PAI) di Brunei dan Indonesia ini, dapat disimpulkan bahwa ditemukan eksistensi kuat pendidikan Islam di Brunei Darussalam didukung oleh posisi Islam sebagai agama resmi negara ditopang falsafah “melayu-Islam-beraja”. Penguatan Islam sebagai agama Negara dan raja sebaga kepala rusan agama dibantu Menteri Hal Ehwal Ugama dan dikuatkan konsensus filosofi MIB (Melayu Islam Beraja) dilandasi SPN-21 Brunei, secara substansial berpengaruh dalam visi, misi dan tujuan kurikulum menghadirkan PAI sebagai materi penting dalam Pendidikan Negara Islam Brunei. Berbeda dengan Indonesia berdasarkan “Pancasila”, Islam tidak terkoptasi, PAI dimasukan dalam SPN (UU20/2003), hanya saja pelaksanaanya ada kesan diskriminasi, pendidikan umum (terkesan inilah pendidikan nasional) sedangkan sekolah agama dengan dominasi PAI merupakan sekolah umum yang berciri agama.
Pelajaran agama di negara Islam/ Brunei ini lebih ditekankan agar pendidikan itu membentuk manusia yang berahlak, bermoral dan berkepribadin luhur. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan Brunei Darussalam adalah untuk membentuk manusia yang berahlak dan beragama serta menguasai tehnologi tinggi.
Kurikulum PAI pada pendidikan dasar dan menengah diharapkan kerajaan menguatkan dasar-dasar agama dan mengarahkan lulusan bisa ke PTU dan PTA. Pada peringkat pendidikan tinggi kerajaan berharap dengan kurikulumnya dapat melahirkan ulama dan cendekiawan kharismatik. Sisi lain materi/ isi kurikulum sesuai kebijakan kerajaan yang memduakan agama dan sain. Beberapa mata pelajaran seperti matematika, geografi diajarkan guru dengan menggunakan bahasa Inggris.
Ada perbedaan mendasar dalam penjenjangan pendidikan di Brunei dan Indonesia, di jenjang pendidikan dasar (SD) di Brunei dimulai sejak usia Taman Kanak Kanak di Indonesia yakni ketika anak berumur 5 tahun sedangkan di Indonesia SD dimulai pada usia 6 tahun. Sistem pendidikan Brunei memberikan peluang bagi siswa berprestasi memuaskan untuk dapat menyelesaikan pendidikannya setahun lebih cepat dibandingkan dengan siswa lain di negara melayu seperti juga berbeda dengan di Indonesia meskipun ada kelas unggul.
Rujukan

Abdul Hadi W.M., Prof. Dr.,
2007 Sastra Islam Melayu Indonesia. www ahmadsamantho.wordpress.com/
Abdul Rahman Haji Ismail,
1997, Melayu dan Kemelayuan: Kepribadian Anjal Meretas Zaman. Padang: Unand Panitia Seminar Regional Identitas Melayu dalam Perspektif Humaniora.
Adiwoso, Abubakar, Drs.,
1984 Asean Selayang Pandang. Jakarta: Set.Nasional Asean Deplu RI
Azyumardi, Azra (dalam Taufik, ed.),
2003 Jaringan Ulama (dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Asia Tenggara, cet.II). Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve.

Azyumardi, Azra, Prof. Dr.,
2003 Surau Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi. Jakarta: Logos
_________,
1990 “The Surau and the Early Reform Movements in Minangkabau. Jakarta: Mizan
__________,
1999 Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
_________,
2010, Bahan Kuliah Sejarah Perbandingan Pendidikan Islam pada S-3 PPs. IAIN IB. IAIN IB. Padang: Catatan YY
_________,
1981 Pesantren dalam Prespektif ; Elizabeth Graves, The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule. Ithaca

Braginsky, V.I.,
1998, Yang Indah Berfaedah dan Kamal, Sejarah Sastra Melayu dalam Abad ke 7 -19. Jakarta: INIS

Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid Bin Mohd Daud. Perkembangan Persekolahan agama di Negara Brunai Darussalam dari Tahun 1965-1984 Masehi

Farid, Mat Sain, ed.,
2007 Islam di Tanah Melayu Abad ke-19. Shah Alam: Karisma Publications SDN BHD.

Hall,DGE,
1988 Sejarah Asia Tenggara. Surabaya: Usaha Nasional

Jalaluddin, Drs.,
1990 Kapita Selekta Pendidikan. Jakarta: Kalam Mulia

، جامعة سري بكاون للتربية الدينية
2010 إحياء التربية الدينية . Seri Begawan: KUPU

Liow, Joseph Chinyong,
tt Islam, Edication and Reform in Southern Thailand, Tradition & Transformation. Singopore: Institute of Southeast Asian Studies.

Pengiran Dr. Haji Mohammad Pengiran Haji Abd Rahman,
1992 Islam di Brunei Darussalam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Kementrian Kebudayaan Belia dan Sukan.

Pengiran Anak Dr. Haji Amiruddin Alam Shah bin Pengiran Anak Haji Ismail, ed,
2009 Buku Kenang-kenangan Sempena 25 Tahun Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam. Seri Begawan: UNISSA

Saifullah Mohd. Sawi dan Samsu Adabi Mamat,
2009 Sejarah dan Tamadun Islam di Asia Tenggara. Shah Alam: Karisma Publications SDN BHD

Sardjan, Kandur, drs., dan Umar, Ma’sum, drs.,
1982 Pendidikan di Negara Sedang Berkembang. Surabaya: Usaha Nasional

Sujamto, Ir.,
1988 Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta: Radar Jaya Offset.
Syah Nuur, Agustiar,
2001 Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara. Bandung: Lubuk Agung.
Szyliowics, Joseph S., Ahmad Jauinuri, ed.
2001 Pendidikan dan Modernisasi di Dunia Islam (terj.). Surabaya: Al-Ikhlas
Taufik Abdullah, Prof., Dr.,
2003 Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara, cet.II. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve.
Tim FT IAIN Sunan Ampel,
1985 Sejarah Pendidikan Islam. Malang: Ditjen Bimbaga Islam Depag RI
Vlekke, Bernard HM,
1967 Nusantara (Sejarah Indonesia). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Yulizal, Yunus,
2010 Surau dan Modernisasi Pendidikan Islam Masa Hindia Belanda. Padang: PPs. IAIN-IB.
__________, Hasil Survei Pendidikan Islam di Brunei 2009 dan 2010. Padang: Puslit IAIN-IB
__________,
2010 Sistem Pendidikan Surau Analisis Karakteristik, Isi dan Literatur Keagamaan dari Perspektif Sejarah Sosial Pendidikan Islam, Makalah, PBM PPs. S-3. Padang: PPs. IAIN IB
__________,
2010 Pendidikan Islam di Minangkabau dalam Lingkaran Peradaban Dunia Melayu Dunia Islam (Makalah Seminar). Padang: Disbudpar
___________,
2009 Peranan Raja-raja Brunei dalam Pengembangan Islam dan Dukungan Ulama Serta Raja-raja Kerajaan Islam di Minangkabau, Sulawesi dan Aceh di Indoneisa. Seri Begawan: KUPU, 2009
___________,
2009 Melayu Minang, Identitas yang Tercecer. Padang: Museum Adityawarman.
___________, dkk
2002, Kesultanan Indrapura, dan Mandeh Rubiyah di Lunang, Spirit Sejarah dari Kerajaan Bahari hingga Semangat Melayu Dunia. Painan: Pemkab Pessel – IAIN IB Press.
_________,
2002, Identitas Minang Kota (makalah). Padang: Pan.Seminar Kembali ke Nagari IAIN – IB.
___________,
2000, Geo Pengajaran Sastra Arab di Indonesia. Padang: IAIN-IB Press.
___________,
1999, Sastra Islam, Kajian Syair Apologetik Pembela Tarekat Naqasyabandi Syeikh Bayang. Padang: IAIN-IB Press.
_________,
1996 IAIN Imam Bonjol 30 Tahun (Sejarah Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam di Sumatera Barat). Padang: IAIN-IB Press

Zelfeni, Wimra dan Hasrifendi,
2007 Pergolakan Intelektual dan Kepemimpinan Yulizal Yunus Dt.Rajo Bagindo Dekan Fakultas Ilmu Budaya – Adab 2003-2007. Padang: IAIN-IB Press.

Zulmuqim, Prof. Dr.,
2010 Bahan Kuliah Sejarah Perbandingan Pendidikan Islam pada S-3 PPs. IAIN IB. Padang: Catatatan YY, 2010

Pos ini dipublikasikan di Sejarah Pendidikan Islam. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s