PENDIDIKAN ISLAM DALAM SETTING SEJARAH UMAT ISLAM

Sebuah Pengantar Yulizal Yunus untuk Buku Prof. Dr. Ramayulis, MAg

Oleh Yulizal Yunus

https://i0.wp.com/2.bp.blogspot.com/-wgZNWms-W3k/UDzFbf8uIII/AAAAAAAACzo/5u4JabqFTwo/s320/Jual%2BBuku%2BIslami%2B-%2BSejarah%2BPendidikan%2BIslam.jpgPada perinsipnya sejarah terlepas dari sifat science conjecturale (pengetahuan dugaan) seperti yang disebut Prof. Dr. Ramayulis, yang pasti sejarah itu merekam fakta-fakta dalam perubahan. Perubahan yang di-save sejarah dalam historika dokumnta setidaknya berada dalam dimensi waktu dan tempat. Dalam setting waktu dan tempat ini, terlibat tokoh pelaku perubahan itu sendiri dan semua yang tersentuh perubahan. Demikian pula objek dan subjek pendidikan Islam dalam setting sejarah umat Islam, me-record fakta perubahan (pertumbuhan dan perkembangan) pendidikan Islam itu sendiri baik formal, nonformal dan informal dalam dimensi waktu dan tempat tertentu yang di dalamnya berperan unsur dan sitem pendidikan Islam itu sendiri.

Banyak sisi yang menarik diteliti, dibentangkan, dan direvitalisasikan perubahan pendidikan Islam dari masa ke masa pada wilayah umat Islam. Diskursus (wacana ilmiah) yang menarik sebagai referensi program pascasarjana (S-2 , S-3) juga program sarjana (S-1), maupun bacaan publik peminat pendidikan Islam ditulis Prof. Dr. Ramayulis/ Guru Besar Pendidikan ini dalam bentuk buku dengan topik “Sejarah Pendidikan Islam – Napak Tilas Perubahan Konsep, Filsafat, dan Metodologi Pendidikan Umat Islam dari Era Nabi sampai ke Ulama Nusantara”, menawarkan bentuk-bentuk perubahan karakter konsep, kedalaman filosofi, dan keunggulan metodologi pendidikan Islam sepanjang sejarah umat Islam. Perubahan yang ditawarkan itu memperlihatkan situasional yang dilatari corak budaya yang berbeda pada setiap wilayah dan era, dipetakan mulai dari Timur Tengah rumpun Arab Islam yang mendunia sampai rumpun Melayu Islam Nusantara, bersumber dari Nabi saw, Sahabat dan ulama para pewaris Nabi sampai sekarang.

Era Nabi saw, secara substansial konsep pendidikan Islam ditemukan dalam hadits Rasulullah SAW. Materi pendidikan pada periode Mekah (tauhid dan al-Qur’an) dan Medinah (plus materi sosial politik: kewargaan dalam masyarakat madani dan penguatan hankam, materi ekonomi, seni: sastra syair yang mendorong untuk belajar al-Qur’an) sudah memperlihatkan multi disipliner dan integralistik (tidak ada dikotomis agama dan umum). Meskipun materi itu didisain belum seperti isi dan sistem kurikulum sekarang tetapi sudah ditemukan perinsip/ dasar pendidikan dalam perspektif metodologis, filosofis, antropologis, sosial psikoligis yang menawarkan atmosfir akademik dalam hadits Rasulullah SAW, di mana umat (masyarakat) dididik dengan prioritas penyadaran berakhlak mulia dikaitkan langsung dengan ajaran peningkatan kualitas kesempurnaan iman. Secara tegas impact materi utama seperti pendidikan masyarakat dalam hadits, mengalirkan energi keimanan dalam kompetensi penguatan masyarakat dalam pemahaman dan pengamalan Islam, penguatan sistem sosial masyarakat muslim, kelompok sosial dan pranata dengan norm yang mengatur tertib sosial, ada institusi/ kelembagaan sosial, ada pola hubungan, interaksi yang menandai eratnya hubungan sosial, ada konflik yang menandainya ada kepentingan-kepentingan, pendistribusian hak (kewenangan) dan kewajiban (tugas dan tanggung jawab) dan ada penghargaan (reward) dan sanksi (funishment) lebih terkesan pada periode Madinah.

Meskipun proses pembelajaran pada masa Nabi dimulai dengan metode diam-diam pada lingkungan lembaga keluarga, sahabat sampai secara terang-terangan dan dakwah – ceramah – diskusi terbuka di masjid dan suffah, namun reorientasinya sudah amat kuat bagi perwujudan tujuan besar pendidikan Islam, yakni proses kearah insan al-kamil dimulai dari penguatan akidah imaniyah masyarakat. Esensi tujuan pendidikan masa Nabi saw mengesankan teo-humanis (berdimensi ketuhanan dan kemanusiaan) yang sangat profetik (mengkombinasikan dimensi sosial provant dan dimensi transedental)[1] dengan sasaran, agar terwujud masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, produktif, mandiri, saling hormat, memberikan penyadaran, bahwa hubungan antara pendidikan dengan umat merupakan masalah yang aksiomatis, terlihat pada fungsi fundamental pendidikan dalam mengatasi problematika masyarakat. Impact perwujudan sasarannya adalah terbangun kerja sama, terperbaiki taraf hidup dan terangkat derjat orang yang tidak mempunyai hak kemasyarakatan sepenuhnya serta tegak risalah Islam sebagai sumber kebahagiaan umat dengan kendali iman.

Kesempurnaan keimanan masyarakat ditandai dengan bentuk penguatan iklim budaya (prilaku) yang sehat, sikap mental yang baik, dan kemulian akhlak dalam kehidupan masyarakat. Dalam evaluasi perspektif sistem pendidikan misalnya, di era Rasulullah SAW terkesan adanya konsep targhib (reward – penghargaan) di ujung pelaksanaan sebuah tanggung jawab, setidaknya kasih sayang[2] dan apresiasi bagi pendidikan dan masyarakat/ peserta didik, juga ada tarhib (sanksi – funishment) bagi yang tidak menjalankan fungsi pendidikan dan sikap yang tidak mengamanahkannya. Artinya apapun tindakan dan sikap mereka mengalir energi keimanan dan menjadi daya dorong masyarakat Islam dalam meningkatkan kualitas hidup beriman melalui proses to know, to live, to be, to live together dalam sistem institusi kelompok/ komunitas masyarakat muslim baik individu, keluarga, tetangga, maupun lembaga sosial masyarakat secara luas. Terkesan filosofi dan metodologi pendidikan Islam, di bidang keumatan (kemasyarakatan), memberikan empowering (pemberdayaan) berwujud “penyadaran” lewat penceritaan dan proses problem solving yang dialogis dan humanis dalam mempresentasikan dan mengakomodasikan bentuk kepentingan masyarakat di atas hak seorang anggota masyarakat lainnya.

Zaman Khulafat al-Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali) pelaksanaan Pendidikan Islam tidak dikotomik. Materi sosial, politik, ekonomi, seni  (syair) dan olah raga (renang, berkuda, memanah dll) tidak menggusur Meteri Pendidikan Agama Islam (PAI) di tingkat dasar dan menengah (materi tauhid, tulis baca dan pahami al-Qur’an, ibadat dan akhlak) dan di tingkat pendidikan tinggi (pembelajaran yang mulai mengandalkan analisis sepeti al-Qur’an dan tafsirnya, al-Hadis dan syarahnya dan fiqh/ jurisprudensi). Pembelajaran PAI itu dilakukan secara integral di lembabaga pendidikan yang ada ketika itu baik di masjid, di kuttab, di madrasah Mekah dan madrasah Medinah maupun di madrasah Fistat, Mesir, Basrah, Kaufah dam Damsik, pembelajaran PAI secara formal diurus negara dan di daerah menjadi urusan gubernur, bahkan penyelenggaraan secara non formal dan informal mendapat pasilitasi negara.

Penghargaan terhadap pendidikan Islam dalam berbagai keilmuan tetap diberikan sekonflik apapun negara misalnya pada era Khalifah Ali bin Abi Thalib. Demikian sampai kepada orde Daulat Umaiyah apalagi pada era Abbasiyah yang dikenal dengan masa keemasan Islam, penghargaan terhadap ilmu luar biasa plus penghargaan kepada ilmuannya. Guru dan penulis dalam berbagai 4bidang ilmu diberi reward secara material berupa emas yang besarnya sama dengan berat timbangan kertas buku para penulisnya. Terkesan ilmu dan iman benar mengangkat kualitas ilmuan, pendidik dan umat ketika itu dan tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu non agama, semua ilmu dipandang sebagai wilayah kajian Islam. Artinya posisi pembelajaran Islam dan Ilmu tidak dikotomik dan mendapat prioritas yang sama.

Jika dikaitkan fenomena Pendidikan Islam era klasik dengan era kontemporer di Indonesia terkesan adanya perubahan yang sangat fenomenal di Indonesia, salah satu di antaranya menyangkut eksistensi pendidikan agama Islam (PAI) di lembaga pendidikan umum. Posisi PAI di lembaga pendidikan umum secara yuridis formal kedudukannya sudah kuat, namun dalam pelaksanaannya masih belum kuat dan tergugat. Di antara indikatornya antara lain (1) masih terdengar suara miring dari masyarakat, yang menyatakan bahwa pendidikan agama gagal dalam membina sikap dan prilaku remaja, di mana terlihat banyaknya remaja yang berprilaku menyimpang, dengan mengabaikan norma-norma agama dan adat istiadat. Dalam kondisi seperti ini yang sering disalahkan adalah guru agama.

Dalam tataran praktis Pendidikan Islam, timbul isu kurikulum, (materi) PAI terlalu didominasi oleh materi yang normatif, ritual dan eskatologis. Materi disampaikan masih dengan semangat ortodoksi keagamaan, suatu cara di mana peserta didik dipaksa tunduk pada suatu “meta narasi” yang ada, tanpa diberi peluang untuk melakukan tela’ah secara kritis. Pendidikan Islam tidak fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam, lebih mengacu kepada aktifitas verbal dan formal saja, untuk menghabiskan materi atau kurikulum yang telah diprogramkan dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Isu lain adalah sebuah purbasangka pembelajaran PAI dianggap kurang memberikan kontribusi bagi kehidupan peserta didik. Fenomena ini sudah dilansir sejak tahun 2004 semenjak dilaksanakannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di Madrasah dan di Sekolah Umum. Setelah ditelusuri, PAI menghadapi beberapa kendala, antara lain; waktu yang disediakan hanya dua jam pelajaran dengan muatan materi yang begitu padat dan memang penting, yakni menuntut pemantapan pengetahuan hingga terbentuk watak dan keperibadian/ karakter yang berbeda jauh dengan tuntutan terhadap mata pelajaran lainnya.

Fenomena kegagalan PAI di sekolah yang ada kaitannya dengan guru, Abifasa dalam online-2009 pernah meliputi fenomena menarik berhubungan dengan prilaku siswa remaja sedang berkembang. Ia mencatat, ada sebagian anak remaja/ pelajar tergoda dengan hal-hal yang menurut agama tidak boleh dilakukan (haram/ berdosa) tetapi di kalangan anak-anak remaja/ pelajar hal itu sudah dianggap lumrah, misalnya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, cara berpakaian ketat, setengah terbuka dan jenis you can see yang mempertontonkan aurat, tawuran antar pelajar bahkan rasa hormat terhadap orang tua dan guru sudah hampir pudar. Mereka menganggap bukanlah cinta sejati namanya kalau tidak penuh pengorbanan dan atau tidak mengumbar sex, tidaklah dikatakan moderen jika berpakaian harus menutup seluruh tubuh, tidaklah dikatakan setia kawan jika tidak ikut tawuran, bahkan lebih parah lagi jika mereka beranggapan bahwa bila memperlakukan orang tua dan guru dengan penuh rasa hormat adalah perilaku ortodok dan ketinggalan zaman, na’udzu billahi min dzalik.

Fenomena karakter para pelajar seperti tadi bukanlah berakar dari warisan sejarah, tetapi adalah prilaku yang menyimpang yang muncul sebagai akibat dampak negatif dari globalisasi, di mana budaya Barat, berupa liberalisme, hedonisme, rasionalisme, pragmatisme, ikut berbonceng melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memang mencapai puncaknya di era globalisasi ini, yang mampu menggusur norma adat dan agama yang selama ini dianut oleh masyarakat secara mapan. Namun yang dijadikan kambing hitam adalah guru agama juga. Kritik dari masyarakatpun ke luar dengan tajam : “Pendidikan Agama Islam  gagal” atau “Pendidikan Agama Islam tidak berhasil”. Seiring dengan kritikan yang ke luar dari masyarakat, para guru Pendidikan Agama Islam pun membela diri dengan alasan klise yang tidak menunjukkan kreatifitasnya : “kami kurang berhasil karena waktu yang tersedia untuk pembelajaran PAI hanya dua jam pelajaran saja setiap minggunya, tidak sebanding dengan perubahan prilaku anak dan pengaruh global yang dihadapi”. Sementara guru lain (bukan guru PAI) terkadang mereka bersikap masa bodoh pula dan merasa bahwa masalah itu hanya menjadi tanggung jawab guru agama saja, padahal pembinaan karakter peserta didik bukanlah tanggung jawab guru agama semata namun juga tanggung jawab semua tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah atau madrasah.

Merespon masalah pembelajaran PAI berbanding prilaku dan karakter siswa, belajar dari sejarah pendidikan Islam sejak masa Nabi saw, banyak hal alternatif yang boleh dilakukan mengatasi kekurangan jam pelajaran PAI di sekolah. Pertama tindakan guru agama memaksimalkan penggunaan jam pelajaran yang ada serta memadukan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik dalam membentuk karakter anak, keduamenambah jam-jam pelajaran agama melalui kegiatan ekskul, Ketiga meminta kepada guru-guru pemegang mata pelajaran umum khusus yang mempunyai basis akidah dan pengetahuan agama yang kuat untuk mengintegrasikan mata pelajaran yang diasuhnya dengan pendidikan agama Islam, keempat sekolah menerapkan sistem terpadu pendidikan agama Islam dengan cara manajemen pola asuh anak didik mengoperasionalkan koordinasi, integrasi dan singkronisasi didikan guru – orang tua dan masyarakat, kelima dipersiapkan buku-buku ajar/ buku daras khusus di samping untuk guru juga untuk para siswa yang sifatnya praktis dan mudah dipahami oleh para siswa; keenam yang agak strategis merubah kebijakan pendidikan yang berpihak kepada visi misi mengangkat PAI di sekolah, dengan cara yang strategis pula.

Enam pemikiran alternatif upaya mengatasi keterbatasan jam pelajaran PAI itu dapat disejarahkan sbb.:

a.   Mengatasi kekuarangan jam PAI dengan cara memaksimalkan penggunaan jam PAI yang ada di sekolah-sekolah, dapat dilakukan guru dengan pemilihan metodologi pengajaran yang efektif dan mengoperasionalnya dengan teknik-teknik yang memikat dan memudahkan siswa memahami, mengaplikasikan dan mengamalkannya. Salah satu cara adalah penggunaan metode insersi (sisipan) dalam proses pembelajaran.Metode insersi adalah cara menyajikan bahan pembelajaran dengan teknik, inti sari ajaran Islam atau jiwa agama/ emosi religius diselipkan/ disisipkan di dalam mata pelajaran umum[3].

Di sisi lain Abdul Haris Zuhad[4], melihat guru harus mampu memberikan tampilan pembelajaran yang terbaik, bukan hanya sebatas tampilan ketika di depan kelas, akan tetapi kelihaian seorang guru untuk bisa menyusun sebuah materi pembelajaran yang aplikatif, dalam hal ini seorang guru harus memahami bahwa semua ilmu adalah bersumber dari Allah SWT, tidak ada dikotomi mata palajaran, kalau perlu pada saat pembelajaran PAI guru agama harus mampu mengintegrasikannya dengan mata pelajaran umum, seperti halnya jika menjelaskan tafsir Surat Al-Mukminuun ayat ke 12-14 tentang bagaimana Allah menciptakan manusia, pada kondisi demikian, guru PAI harus mampu mengembangkan atau minimal mengetahui bagaimana teori janin yang ada di kandungan dari perspektif ilmu kesehatan (biologi).

Jika model pembelajaran seperti ini dapat di laksanakan dan dengan sentuhan-sentuhan kreatifitas pembelajaran, maka anak didik akan mendapatkan masukan ilmu yang komprehensif dan terpadu antara ilmu agama (dalil al-Quran) dan ilmu biologi (janin manusia). Abdul Haris Zuhad selanjutnya punya pikiran bahwa keterpaduan perlu dikembangkan dengan menyamakan visi lembaga pendidikannya melibatkan seluruh struktur sekolah serta seluruh unsur pendidik guru yang mengajar di lingkungan sekolah berkomunikasi dengan orang tua dan masyarakat lingkungan anak. Semua tenaga pendidik harus mempunyai kesamaan tujuan dan cita-cita untuk memberikan pendidikan yang sempurna untuk anak didiknya, kesempurnaan ini bisa dituangkan dalam program-program pendidikan yang merangsang perkembangan fikriyyah (pola pikir anak didik), ruhiyyah (kecerdasan spiritual) dan jasadiyyah (perkembangan fisik anak didik). Syarat mutlak untuk mewujudkan keterpaduan pendidikan ini adalah adanya lingkungan pendidikan yang kondusif di mana setiap guru mampu menjadi teladan bagi anak didiknya, bagaimana mungkin anak didik bisa bersikap jujur (shiddiq) jika setiap hari dia melihat dan mendengar berbagai kebohongan yang ada di sekitarnya.

b.   Mengatasi kekuarangan jam PAI dengan cara menambah jam jam pelajaran agama melalui kegiatan ekskul.Departemen Agama (Depag) sudah sejak lama menghimbau sekolah formal untuk menambah jumlah jam PAI yang kurang dirasakan kurang. Pernah Menteri Agama RI Muhammad Maftuh Basyuni mengeluhkan minimnya jam pelajaran agama yang diberikan kepada siswa di sekolah formal. Dikatakannya, jam pelajaran agama yang diberikan di sekolah perlu ditambah guna memberikan dampak positif bagi anak didik di masa datang. Menurut Maftuh, “idealnya pendidikan agama adalah 1,5 jam per-hari. Kalau umat Islam dalam sehari shalat lima waktu, kenapa jam pelajaran agama kurang”. Sedangkan untuk mengimplementasikan usul penambahan jam pelajaran agama itu, Kementerian Agama merasa perlu bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Karena disadari pembangunan manusia bermoral memang harus bersinergi. Maftuh mempertegas penambahan jam pelajaran agama bukan berlaku bagi sekolah yang kebanyakan siswanya Muslim, tetapi juga perlu dilakukan di sekolah nonmuslim. Hal ini penting agar tujuan untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, berakhlak dan berperilaku mulia dapat terwujud. Setidaknya sekolah formal  menambah dan melengkapi kekurangan jam PAI tersebut melalui penambahan jam pelajaran ekstrakurikuler (ekskul) dalam bidang agama. Sebenarnya masih perlu dilakukan sekolah formal SD, SMP, dan SMA/ SMK penambahan jam pelajaran ekskul khusus dalam bidang agama. Penambahan jam ekskul ini bisa masuk ke dalam muatan lokal masing-masing sekolah. Pada beberapa sekolah di berbagai daerah sudah ada yang melakukan penambahan tersebut, termasuk di Sumatera Barat ekskul yang bernuansa surau. Kegiatan tersebut sudah merupakan tanggung jawab dari pihak sekolah. Sedangkan penambahan jam juga ditentukan sekolah, bisa ditambah tiga atau empat jam per minggu. Justru selama ini, pelajaran agama yang diberikan kepada anak didik sangat minim, yakni hanya dua jam per-minggu untuk pendidikan dasar dan menengah.

Saat ini kewenangan sekolah paling menentukan dalam penambahan jam pelajaran agama melalui kegiatan ekskul. Di samping perlu juga peran dari pemerintah daerah. Contoh kasus daerah Indramayu, Pemda mewajibkan semua sekolah untuk mengaji terlebih dahulu begitu masuk ruangan untuk memulai pelajaran. Kegiatan ekskul lainnya dalam pemikiran Abifasya dalam online-2009 mensiasati keterbatasan jam pelajaran dapat dilakukan dengan dua cara di antaranya (1) Menyeleggarakan Bina Rohani Islam (ROHIS). Kegiatan Bina Rohani Islam (ROHIS), dapat dijadikan sebagai kegiatan ekstra kurikuler yang wajib diikuti oleh seluruh pelajar yang beragama Islam. Untuk mewujudkan kegiatan ini perlu dibuat program kerja yang matang sehingga dalam pelaksanaannya tidak berbenturan dengan kegiatan ekstrakurikuler lainnya, didanai dengan dana yang cukup (dari pemerintah dan komite sekolah),  materi yang disampaikan dapat  menunjang materi intrakurikuler dengan menggunakan metode yang menyenangkan tapi tetap edukatif  serta memanfaatkan  tenaga pengajar yang ada di lingkungan sekolah yang memiliki komitmen  tinggi terhadap Islam;(2) Mengkondisikan Sekolah dengan Kegiatan Keagamaan (Islamisasi Kampus). Islamisasi kampus, memang terasa sangat ekstrim. Tetapi hal ini dimaksudkan agar seluruh warga sekolah terutama yang beragama Islam bisa menjalankan sebagian syari’at Islam di lingkungan sekolah sehingga situasi kondusif bisa tercipta di lingkungan sekolah tersebut. Islamisasi kampus itu di antaranya bisa dilakukan melalui (a) membaca al-Qur’an sebelum belajar 5-10 menit, (b) istirahat shalat zuhur berjamaah didahului kultum, (c) shalat jum’at bersama, guru agama bergilir menjadi khatib atau imam (d) memakai busana muslim dan muslimah hari jum’at, (e) memperingati hari besar Islam diisi dengan berbagai kegiatan agama, (f) OSIS mencanangkan siswa berbusana muslim muslimah, (g) pesantren ramadhan/ kilat dll. seperti menonjol digerakan Wali Kota Padang Fauzi Bahar Padang, Kota Padang Panjang dan Bupati Pasaman yang mendapat reward dari Kemenag.

Berkenaan dengan fenomena ekskul ada yang menarik dalam cerita Ramayulis tentang pengalaman Jalaluddin Rahmat dalam mengelola SMA Muthahhari di Bandung. Anak-anak yang baru memasuki SMA sebelum mereka belajar semester 1 mereka belajar PAI teori dan praktek selama + 1 bulan penuh siang malam, semua guru agama, dan guru mata pelajaran lainnya juga ikut membantu pelaksanaan pembelajaran PAI.

Kemudian setelah mengikuti program ini selama mereka belajar di SMA dari semester 1 sampai dengan semester 6 mereka tidak lagi belajar PAI di lokal secara tatap muka. Namun mereka tetap belajar mandiri di luar jam pelajaran di perpustakaan dan mengikuti kegiatan keagamaan di kampus di bawah  bimbingan guru agama, dan dibantu oleh guru-guru lainnya. Setelah diadakan evaluasi ternyata program pembelajaran PAI seperti ini jauh lebih baik dan lebih berhasil dibandingkan dengan belajar 2 jam pelajaran per minggu dalam bentuk tatap muka. Dengan program pembelajaran PAI seperti ini peserta didik tidak saja menguasai materi pembelajaran PAI secara teoritis, tetapi juga mampu melaksanakan amaliah keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

c.   Mengatasi kekurangan jam PAI dengan cara meminta guru pemegang mata pelajaran umum khusus yang mempunyai basis akidah dan pengetahuan agama yang kuat untuk mengintegrasikan mata pelajaran yang diasuhnya dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dapat dilakulan dalam bentuk aktifitas perencanaan dan pengayaan materi/ bahan ajar baik oleh induvidu guru maupun melalui temu guru bidang mata pelajaran pada MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) plus guru agama yang ada, di-KIS-kan (Koordinasi, integrasi dan singronisasi) dengan seolah-sekolah di mana guru itu bertugas. MGMP berpotensi mendinamisasi kurikulum Pendidikan Agama Islam di sekolah secara nasional yang bercirikan, (1) lebih menitikberatkan pencapaian target kompetensi (attainment targets), dari pada penguasaan materi, (2) lebih mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia, (3) memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pelaksana pendidikan di lapangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

d.   Mengatasi kekurangan jam PAI dengan cara, sekolah menerapkan sistem terpadu dalam pembelajaran PAI dengan  dengan cara mengembangkan komunikasi pendidik dengan peserta didik dalam bentuk management pola asuh, dengan mengoperasionalkan koordinasi, integrasi dan singkronisasi didikan antara guru – orang tua dan masyarakat. Dalam prakteknya mengikuti pemikiran Abdul Haris Zuhad, guru harus ikut serta memantau anak didik tidak hanya di sekolah akan tetapi juga di rumah dan di masyarakat.

Aplikasi dari konsep ini seperti ketika guru ingin melihat bagaimana kebiasaan anak didik ketika di pagi hari, begitu selesai shalat subuh guru menelpon anak didik untuk dicek, tidak perlu setiap hari, jika perlu jadikan itu program mingguan dengan agenda menelpon 5-8 anak setiap minggu. Sedangkan bentuk pemantauan di masyarakat bisa dengan membuka komunikasi dengan masing-masing orang tua anak didik sehingga guru mengetahui kebiasaan dan teman-teman bermain ketika di rumah. Pada hakikatnya dalam filsafat pendidikan Islam, maka guru, ibu bapak, dan tokoh informal dalam masyarakat dapat dipandang sebagai “orang tua”.

Saya teringat apa yang sering menjadi buah pikir Ramayulis, di mana ia sering menyatakan bahwa guru ialah pemegang amanah ibu bapak (orang tua yang melahirkan anak) dalam melanjutkan pendidikan anak karena orang tuanya tidak mampu. Demikian pula di dalam masyarakat setiap orang yang mampu memberikan kontrol dalam berprilaku pada anak seperti tokoh informal dalam masyarakat dapat dipandang sebagai orang tua. Ketiga unsur orang tua ini (ayah ibu) guru, dan tokoh masyarakat amat berpengaruh dalam mendidik dan membentuk karakter anak. Rasulullah saw menggambarkan seorang anak yang baru dilahirkan sudah membawa potensi dasar akidah beragama Islam. Orang tua (lingkungan) selanjutnya menentukan anak ketika nanti dewasa akan menjadi Yahudi atau Majusi atau Nashrani, yang pada awalnya dilahirkan dalam fithrah  bertauhid (Islam). Rasulullah SAW sebagai pendidik teladan (uswah hasanah) sudah mencanangkan model pendidikan seperti tersebut di atas. Keterpaduan orang tua dapat dalam tiga unsure tadi yakni (1) orang tua yang melahirkan dan merawat si anak dalam hal ini ayah dan ibu, (2) orang tua yang memegang amah ayah ibu dalam memberikan pengajaran selanjutnya di lingkungan sekolah, yakni para guru dan (3) orang tua lainnya dalam masyarakat yang dapat memberi keteladanan kepada anak serta dapat menjadi contoh atau panutan berprilaku dalam masyarakat atau dalam dunia pergaulannya sejalan dengan pendidikan agama Islam yang diajarkan.

e.   Mengatasi kekurangan jam PAI dengan cara mepersiapkan buku-buku ajar/ buku daras khusus di samping untuk guru juga untuk para siswa yang sifatnya praktis dan mudah dipahami oleh para siswa. Cara ini dapat dilakukan, guru, sekolah dan atau pemerintah dengan menggunakan para pakar sebagai penulis buku bahan ajar materi PAI itu. Guru dan sekolah dimungkinkan mengalami keterbatas kemampuan untuk itu, karena menulis buku di samping diperlukan kepakaran, juga dituntut keterampilan menulis dan pengetahuan penerbitannya. Yang mempunyai peluang besar adalah pemerintah, sharing dengan penulis/ pakar di bidangnya dan pihak swasta untuk menerbitkannya.

Kesadaran menulis buku PAI untuk sekolah sudah dibangkit dan diselenggarakan Kemeterian Agama sejak beberapa dekade ini. Pertemuan-pertemuan dalam upaya penulisan Buku Agama Islam untuk Sekolah mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA sudah sering dilakukan. Di lingkungan Kementerian Agama dikenal banyak pakar yang dilibatkan mengarahkan penulisan buku pelajaran agama, misalnya Prof.Malik Fadjar, Prof.Tholkhah Hasan, Prof. Said Agil Sirodj, Prof. Azyumardi Azra, Prof. Nur Syam, Prof. Athok Mudzhar dll. Pun beberapa Rektor UIN/ IAIN, pimpinan Pondok Pesantren, dan para ulama lainnya juga dilibatkan. Produk buku -buku bahan ajar PAI sepert untuk SMA sejalan dengan kurikulum tahun 1994, ada yang diterbitkan langsung oleh DEPAG RI ketika itu, juga PT Intan Pariwara, Yudistira dll.

Buku pelajaran agama yang ditulis itu praktis memberikan pedoman atau arah untuk memperkenalkan Islam yang rakhmatan lil alamin. Selain buku materi ajar juga dapat digalakan di lingkungan sekolah presentasi PAI dalam penerbitan sekolah, mungkin bulletin sekolah atau OSIS, MADING (Majalah Dinding), KORDING (Koran Dinding), Koran Masuk Sekolah (KMS) sepert P’Mail Padang Ekspress di Padang.

f.    Mengatasi kekurangan jam PAI dengan cara agak strategis yaitu dengan mengubah kebijakan pendidikan yang berpihak kepada visi misi yang dapat mengangkat PAI di sekolah, dengan cara yang strategis pula. Di antara cara strategis yang sring disebut oleh  Ramayulis (2009) bahwa para pemegang kebijakan dalam bidang pendidikan haruslah orang – orang yang mempunyai visi wawasan dan komitmen keagamaan yang kuat. Sehingga peningkatan mutu pendidikan Islam baik melalui satuan pendidikan maupun melalui mata pelajaran, dapat ditingkatkan.

Secara historis Ramayulis, menggambarkan situasi yang sangat ironis di Indonesia, pada awal Orde Baru di saat umat Islam termarginalkan karena pemegang power dalam bidang pendidikan sebagian besar di Indonesia dipegang oleh orang non-Islam dan orang Islam yang tidak mempunyai visi dan misi serta wawasan dan komitmen keislaman yang kuat.

Akibatnya pernah terjadi di Indonesia ini selama 10 tahun guru agama Islam tidak pernah diangkat oleh pemerintah, padahal PAI salah satu mata pelajaran wajib di sekolah. Hal ini dilatari persaingan kepentingan politik yang disarati misi agama. Kondisi itu diperparah lagi karena kebijakan pemerintah waktu itu menerapkan azas tunggal yaitu Pancasila, kalau ada pejabat yang mempunyai komitmen keislaman yang kuat ia tidak bisa mengatakan yang benar itu benar meskipun pahit untuk menegakkan misi Islam; karena takut dicurigai oleh pemerintah sebagai ekstrim zaman. Maka tidak khayal lagi ketika itu muncul gejala Islam pobia dan dalam prakteknya takut-takut menyebutnya agamanya Islam.

Ramayulis secara dramatis mengisahkan, beberapa dekade sejak revolusi fisik sampai era orde baru, perjuangan umat Islam sering mengalami kegagalan dalam memperjuangkan pendidikan Islam. (1) Masa revolusi fisik peran umat Islam dan tokohnya di garda terdepan, setelah merdeka, lalu dimulai mengisi kabinet, tokoh Islam tidak banyak yang mau dan dimaui, kecuali jabatan yang diperebutkan di Departemen Agama, (2) Masa pemberontakan G 30 S PKI, umat Islam dan tokoh Islam di garda terdepan bersama pemerintah dan ABRI menumpas G 30 S PKI. Setelah G 30 S PKI behasil ditumpas sampai ke akar-akarnya, umat Islam tidak mampu mengisi jabatan strategis di birokrat dan politik  yang memiliki kekuasaan membuat kebijakan memperjuangkan Islam, kecuali mereka numpuk di Depag. Hal itu disebabkan karena kegagalan umat Islam tidak mampu melahirkan lembaga pendidikan Islam berkualitas guna menproduk kader kepemimpinan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan beragama, bermasyarkat, berbangsa dan bernegara, sehingga dalam pemerintahan, policy maker (pembuat kebijakan),  tokoh yang punya komitmen Islam yang kuat tidak ada di birokrat dan di lembaga politik, sehingga diisi oleh tokoh non Islam atau oleh orang Islam KTP. Sehingga pada gilirannya umat Islam termarjinalkan (terpinggirkan), (3) pengangkatan guru agama Islam terhenti hampir satu dasawarsa (10 tahun), yang dimulai ketika Daud Yusuf menjadi Menteri PDK. Syukur kemudian lahir kebijakan pemerintah pada masa Menteri PDK Nugroho Notosusanto yang kuat komitmen keislamannya. Untuk mengatasi kekurangan guru agama, ia mengambil jalan pintas yakni mengangkat sendiri guru agama, sehingga semenjak itu lahirlah guru agama yang khusus diangkat oleh Departement Pendidikan. Orang menyebut guru agama yang diangkat oleh Departemen Pendidikan dengan identitas guru agama NIP. 13. Namun masih diasumsikan NIP-13 ini direstui karena diduga bisa dikendalikan idealisme dan perjuangannya, sebab yang mengangkatnya bukanlah Departemen Agama. Karena masa itu masih banyak kebijakan pendidikan dipegang non muslim dan atau pejabat yang tidak punya wawasan Islam’ (4) Baru di suatu era yang ditandai lahirnya kelembagaan Islam seperti ICMI, baru ada tokoh Islam yang duduk di kabinet, sebab Presiden Soeharto menunjukkan keberpihakannya kepada Islam dibuktikan kegiatan Islam sudah mulai banyak beralih ke Istana. Namun kebijakan pendidikan masih belum banyak menguntungkan umat Islam, sebab tokoh Islam belum menjalankan politik Islam, tetapi baru ada partai yang diklaim sebagai partai Islam seperti PPP, meskipun Golkar justru lebih sarat dengan kegiatan Islam dibanding PPP sendiri yang menyebut dirinya partai Islam. Pendapat Ramayulis dapat digarisbawahi, bahwa yang penting itu sebenarnya, bukan  partai Islamnya tetapi partai yang kuat komitmennya walaupun tidak berlabel Islam, begitu juga bukan hanya menyebutkan tentang Negara Islam, tetapi negara yang kuat komitmennya memfasilitasi Islam dengan kebijakan yang kaut.

Menurut Ramayulis juga, Negara Islam kenyataannya lebih banyak mengurus dunia, bukan mengurus Islam. Lihat ketika FIS menang di Al-Jazair sama saja prilakunya dengan partai non Islam, yang dominan bagi FIS adalah mengurus kepentingan dunia bukan, mengurus Islam. Lihat pula pasukan pemberontak ketika mampu mengalahkan dan membunuh Kaddafi Presidennya sendiri, menunjukkan prilaku tak Islami, berperta pota pra dalam kekejaman dan mengerikan, tega menarik Presidennya itu dengan mobil dalam keadaan sekarat. Toh kata Ramayulis (2009), bahwa dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi SAW tidak ada perintah mendirikan Negara/ politik Islam, yang ada hanya suruhan menjalankan syari’at Islam. Ia mencontohkan bagaimana konsep Negara Islam menurut Moh. Natsir. mengeksplisitkannya dan menguatkan Pancasila sebagai dasar Negara,  katanya tidak perlu dirubah; yang penting diperjuangkan bagaimana di dalam Negara yang berdasarkan Pancasila, syari’at Islam bisa dilaksanakan dengan optimal, karena substansi menjalankan syari’at itu sudah dieksplisitkan dalam UUD 1945.

Selanjutnya menurut Ramayulis, Negara Islam hanya ditemukan dalam realitas sejarah Umat Islam dan bukan perintah al-Qur’an, maupun hadist. Begitu model Negara Islam juga tidak sama. Masa Nabi Muhammad di Madinah disebut Negara Islam, dengan sistem pemerintahan theokrasi. Masa Khulafa’ al-Rasyidin disebut Negara Islam, dengan sistem pemerintahan demokrasi. Negara Islam menjalankan demokrasi model mereka sendiri. Masa Umaiyah juga disebut Negara Islam, tapi terkesan otokrasi dan monarchi absolut. Masa Abbasiyah juga disebut Negara Islam lebih terasa monarchi. Masa Turki Usmani juga disebut Negara Islam, bahkan monarchinya lebih absolute lagi. Iran disebut Negara Islam, ada 12 imam menjalankan perintah Tuhan. Imamnya Maha Gaib, Imam yang ghaib mewakilkan pemerintahannya kepada imam yang tidak ghaib masa pemerintahan Ayatullah Ruhullah Khumaini sebgai Imam, ia menyebut mewakili Imam yang ghaib yaitu Imam ke-12, sehingga Ayatullah Ruhullah Khumaini mewakili Presiden Negara itu.  Rabitah Alam Islami menyebut pula Negara Islam dalam beberapa bentuk. Pertanyaannya, kalau ingin mendirikan Negara Islam, Islam yang mana yang mau diterapkan di Indonesia; dengan situasi dan kondisi yang berbeda dengan masa Nabi SAW, masa Khilafa’ al-Rasyidin, masa Umayyah, masa Abbasiyah dan sebagainya.

Kalau kita perhatikan di Indonesia partai Islam, dominant mengurus dunia bukan mengurus Islam. Pengalaman Indoneisa masa Presiden Soeharto di era Orde Baru dengan hanya tiga parta yakni PPP, Golkar dan PDI, hanya PPP yang mengklaim diri sebagai partai Islam. Sekarang era reformasi partai banyak dan tidak sedikit yang menamakan partai Islam, gerakan dan dinamikannya sama saja prilaku politiknya dan tidak mungurus Islam, dan terksesan dominan mengurus kepentingan duniawi. Apa yang dikatakan oleh Cak Nur /Nurcholis Madjid, di awal Orde BAru, yaitu: Islam Yes, Partai Islam No, sekarang menjadi kenyataan kebenarannya.

Ada pandangan dengan politik/ partai dapat melakukan perubahan dalam masyarakat secara cepat (revolusi), seperti yang dianut dan dilakukan Jamaluddin al-Afghaniy di Mesir, ternyata Jamaludin mengalami kekalahan. Beda dengan Abduh, yang menginginkan revolusi di Mesir, ia tidak mau memasuki kancah politik. Ia memasuki, menggerakkan kemajuan Islam melalui dunia pendidikan, melakukan perubahan secara evolusi, ternyata hasilnya lebih positif. Karenanya kata Ramayulis, orang yang berjiwa evolusi melakukan perjuangan memajukan Islam, melalui pendidikan, dan bukan ke politik yang tergesa hendak berubah, sering mengalami kegagalan. Fenomena ini dicontohkan terakhir oleh Ramayulis, yakni strategi Harun Nasution yang melakukan perubahan pada IAIN, yang sebelumnya terpokus pada Fiqh Centris, menjadi Islam Komprehensif lewat pendidikan, ternyata berhasil. Lihat siapa yang mengendalikan pascasarjana di lembaga pendidikan tinggi Islam sekarang, dipastikan adalah murid dari Harun Nasution. Karenanya memperjuangkan kebijakan pendidikan, termasuk kasus marjinalisasi PAI di sekolah umum memerlukan SDM pimpinan yang kuat, komitmen Islamnya. Melahirkan SDM pimpinan yang kuat itu, maka lembaga pendidikan Islam, harus melahirkan lulusan yang ahli di berbagai bidang dan siap menjadi  pimpinan yang kuat duduk di birokrat dan politk (seperti menteri, gubernur, legislative, bupati/ wali kota, rektor, dekan dsb) yang mempunyai kekuasaan dan memberi peluang dalam pembuatan kebijakan pendidikan Islam itu untuk mengemban visi-misi dan komitmen Islam yang kuat. Inilah yang harus diperjuangkan di Indonesia. Umat Islam tidak boleh Strugel with-out, tetapi harus ustrugle with in kata Ramayulis.

Warisan sejarah pendidikan Islam era Nabi saw dan era Khulafa’ al-Rasyidin, jelas komitmen Islam dalam pendidikan dan pengajaran agama. Tidak ada yang hilang, ruh Islam terangkum dalam semua komponen- komponen dan ssstem Pendidikan Islam. Warisan sejarah ini secara substansial dapat meretas purbawasangka dikotomi pendidikan, sehingga tidak lagi terlihat pemisahan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, antara mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum, karena semua mata pelajaran tersebut adalah Islam. Hanya saja di Indonesia penghapusan jam PAI itu akan segera ditafsirkan sebagai upaya memarjinalkan PAI di sekolah dan mengundang responsibiliti publik secara keras bahkan bisa mengundang gerakan masa radikal menentang, meskipun sesungguhnya PAI itu tidak hilang dan diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran yang ada pada lembaga pendidikan umum. Sebab dengan fenomena kekurangan jam pelajaran PAI saja sejak awal sampai sekarang tidak berhenti berpolemik di antara pakar, praktisi, pemerhati dan para pihak (stakeholders) pendidikan Islam lainnya.

Di antara polemik mengenai kurangnya jam pelajaran PAI itu sudah ada pemikiran mengintegrasikan PAI dalam setiap mata pelajaran sebagai upaya menambah kapasitas jam pelajaran PAI. Antara lain pemikiran Abifasya dalam online-2009 menawarkan penggunaan metode insersi (sisipan) dalam KBM.Metode insersi ini disebut  Tayar Yusuf, sebagai cara menyajikan bahan pelajaran degan cara, inti sari ajaran Islam atau jiwa agama/ emosi religius diselipkan/ disisipkan di dalam mata pelajaran umum.

Melihat kecenderungan dalam polemik mengenai kurangnya jam PAI tadi jelas hal yang sangat prinsipil, jangankan akan menghilangkan jam pelajaran PAI, kurang saja jam PAI di sekolah heboh. Sebab selama ini masih ada anggapan meski Islam tidak membedakan antara ilmu dunia/ umum dan agama, namun dalam prakteknya ilmu yang lebih banyak digeluti umat Islam adalah ilmu agama, sementara ilmu non agama termarjinalkan. Karena pendidikan agama tetap diyakini merupakan pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian karena pendidikan agama merupakan salah satu pembentuk akhlak dan moral siswa. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan prestasi belajar Pendidikan Agama rendah, misalnya faktor eksternal antara lain fasilitas belajar yang kurang baik, dan profesionalisme guru yang rendah.

Pada bagian lain terlihat adanya kecederungan tetap bertahan dalam dikotomi pendidikan, jangankan akan menghilangkan jam pelajaran PAI dan diintegrasikan ke mata pelajaran lain, malah semakin dikukuhkan dengan pemikiran perlu PAI diuji dengan standar nasional. Terdapat tiga alasan filosofis yang melatarbelakangi perlunya mata pelajaran PAI diujikan dengan standar nasional:

  1. Kesenjangan perundang-undangan pendidikan (misalnya UU 20/2003 tentang sisdik) yang lumayan memberi peluang PAI dengan praktek atau  pelaksanaan PAI disekolah.
  2. Isu –isu lingkungan strategis (lingstra) internasional, terdapat pengaruh global yang kuat menandatang pelaksanaan PAI. Prof.Numan Somantri[5] menyebutkan keadaan di mana manusia semakin menjauhkan diri dari agama, adalah sebagai hasil dari pengaruh budaya hellenisme, di mana akal mengalahkan agama (intellectus quaerrens fidem). Dikatakannya bahwa  budaya hellenisme adalah budaya yang mendorong berkembangnya rasionalitas, individualitas, serta melepaskan diri dari agama dan teologi.
  3. Isu-isu lingstra nasional, pendidikan yang tentunya juga berpengaruh terhadap pelaksanaan PAI. Ada kecenderungan sekarang, banyak sekolah memperkaya PAI dan mengadakan gerakan budaya beragama (religious culture) di sekolah dan atau seperti tadi disebut kecenderungan Islamisasi kampus. Ada beberapa sekolah di beberapa daerah otonom, berani menambah jumlah jam PAI dari 2 jam menjadi 4-6 jam per-minggunya di samping ekskul keagamaan, selain yang secara konvensional dan sudah mentradisi memperingati hari-hari besar Islam dengan berbagai kegiatan keagamaan.

Artinya jam pelajaran PAI eksis dan proses integrasi terus jalan. Ada upaya mengendurkan dikotomis PAI dan umum dengan mempraktekan konsep keterpaduan, yang mengharuskan guru mampu memberikan tampilan pembelajaran yang menarik di local dan menyusun sebuah materi pembelajaran yang aplikatif integratif. Dibuat kesan tidak ada dikotomi mata palajaran PAI dan umum oleh guru dan mengembangkan PAI dengan biologi seperti teori janin dikembangkan dengan rujukan al-Qur’an misalnya konsep ‘alaqah, apa benar darah yang tergantung di rahim.

Dengan cara seperti tadi tidak saja fenomena pengintegra sian PAI, juga sebenarnya telah teretas purbawasangka dikotomik pendidikan Islam dan umum. Banyak hal mengintegrasikan pendidikan agama dan umum dan mengurangi dikotomi, tetapi PAI tetap eksis dan optimal di sekolah umum. Mengintegrasikan aturan sekolah dengan norma agama, juga meretas purbawasangka dikotomik. Selama ini terjadi dikotomi norma antara aturan sekolah dan agama yang sangat vulger jelas sangat tidak menguntungkan bagi hasil pendidikan moral yang optimal. Ahsan (2009) menduga fenomena ini sebenarnya salah satu penyebab kegagalan pendidikan kita. Tuhan marah, aturan Tuhan dikebiri oleh aturan lembaga pendidikan dalam suatu bangsa yang berketuhanan.

Selama ini teramati bahwa pratek pendidikan di Indonesia sebenarnya tidak jauh berbeda dengan di barat,  di mana manusia mengejar ilmu pengetahuan dengan asumsi bahwa ilmu itu bebas nilai (value free) tanpa terkait dengan nilai moral – mental spritual. Fenomena seperti ini tidak saja mempelebar jurang dikotomik tetapi justru membuka jurus ilmaniah (sekuler) yakni pemisahan urusan dunia dan agama.

Fenomena dikotomi ini sebenarnya sudah juga diwariskan sejarah pemikiran kependidikan beberapa ulama. Misalnya al-Ghazali pernah membagi ilmu menjadi dua bidang yaitu: (1) ilmu syari’at dan (2) ilmu bukan syari’at. Ramayulis, menyebut pembagian ilmu oleh al-Ghazali seperti itu merupakan salah satu bentuk dikotomi juga dalam pendidikan Islam. Fenomena historis keilmuan yang ditawarkan al-Ghazali seperti tadi disebutkan, sampai sa’at ini umat Islam memasuki peradaban modern di tengah menguat pengaruh global, nuansa polemik dikotomik itu tidak pernah kering dalam pedebatan. Masih diperlukan penelusuran sejarah keilmuan sebab-sebab lahirnya dikotomi di dunia Islam dan tadminat (implikasinya) di Indonesia, di samping perlu mengcover usaha-usaha apa yang pernah dilakukan untuk mengatasi dikotomi tersebut, lalu melihat performance result (kinerja hasil), berhasil atau tidak.

Kalau ditelusuri sejarah keilmuan sebab-sebab lahirnya dikotomi di dunia Islam dan tadminat (implikasinya) di Indonesia amat menarik. Di antara penyebab yang nyata terjadinya dikotomi pendidikan di dunia Islam berpangkal dari pandangan yang membedakan ilmu Islam dan non Islam dan atau mengunggulkan ilmu Islam dari ilmu umum, dan atau sikap Islamisasi ilmu, Islmamisi kelembagaan yang dalam pelaksanaannya hanya memberi label Islam atas ilmu-ilmu tertentu dan tidak mengutamakan dan tidak memperlihatkan substansi pendidikan dan prilaku Islam. Didunia Islam pandangan dan sikap pembedaan ilmu itu di antaranya terlihat pada pandangan keilmuan dan pendidikan Imam Gazali.

Imam al-Ghazali (450 – 505 H/ 1058 – 1111 M)) seorang ulama kelahiran al-Thus, Khurasan, Iran ialah ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan dan kemajuan manusia. Ia mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujjah. Ia digelar Hujjatul Islam karena kemampuannya tersebut. Ia berhasil menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Ia sangat mencintai ilmu pengetahuan. Al-ghazali membagi ilmu pengetahuan dari beberapa sudut pandang di antaranya dari perspektif pembidangan ilmu. Menurut al-Gazali ilmu dibagi menjadi dua bidang:

  1. Ilmu syari’ah sebagai ilmu terpuji terdiri atas ilmu ushul, ilmu furu’, ilmu pengantar (muqaddimah) dan ilmu pelengkap.
  2. Ilmu yang bukan ilmu syari’ah, terdiri dari ilmu kedokteran, ilmu hitung, pertanian, pembangunan, tata pemerintahan, industri, kebudayaan, sastra, ilmu tenun dan pengolahan pangan.

Pembedaan secara tegas ilmu syari’at dan tidak syari’at ini dirasakan amat dikotomis. Karena secara terminologis, dikotomi dapat dipahami sebagai pemisahan antara ilmu dan agama yang kemudian berkembang menjadi fenomena dikotomik-dikotomik lainnya, seperti dikotomi ulama dan intelektual, dikotomi dalam dunia pendidikan Islam dan bahkan dikotomi dalam diri muslim itu sendiri (split personality)[6].Bagi al- Faruqi, dikotomi adalah dualisme religius dan kultural[7].

Dengan pemaknaan dikotomi tadi, menurut Rusydi (2006) dikotomi pendidikan Islam adalah dualisme sistem pendidikan antara pendidikan agama Islam Dengan pemaknaan dikotomi di atas, maka dikotomi pendidikan Islam adalah dualisme sistem pendidikan antara pendidikan agama Islam.

Ada yang manarik diceritakan Rusydi, mengenai sebab-sebab terjadinya dikotomi dalam pendidikan di dunia Islam diawalinya dengan penceritaan pandangan al-Jabiri tentang batas-batas rasionalitas bayani Arab. Ia membedakan antara yang rasional dan yang tidak rasional serta antara yang natural dan supranatural. Kedua hal itu digunakan untuk menjelaskan pertarungan antara Islam yang diwakili oleh al-Quran dengan tradisi pra Islam. Ketika Islam datang maka al-Quran dengan konsep tauhidnya mengkritik habis-habisan terhadap tradisi syirik yang ada pada tradisi pra Islam.

Demikian pula Mu’tazilah misalnya yang pada awalnya berusaha mentakwilkan al-Quran secara rasional dengan menggunakan bayan Arab (tasybih, tamsil dan qiyas), namun ketika mereka ikut terjun dalam perdebatan teologis dengan mereka yang berpegang pada tradisi kuno pra Islam (al-maurus al-qadim) menjadikan orang-orang Mu’tazilah ini mengadopsi unsur-unsur tradisi kuno pra Islam {al-maurus al-qadim}. Akhimya oleh kelompok yang berpegang pada zahir teks, Mu’tazilah termasuk ahli bid’ah, yakni orang-orang yang berpegang kepada pemikiran yang tidak termasuk dalam wilayah pemikiran keagamaan Arab sebagaimana ditetapkan oleh aplikasi aslinya yakni seperti yang dialami oleh para “salaf” (sahabat dan tabi’in). Jadi kecurigaan-kecurigaan terhadap tradisi pra Islam yang tumbuh di wilayah Islam dan yang dianggap berbeda dengan pemikiran keagamaan Arab yang tekstual (tasybih, tamsil dan qiyas) akan dicap sebagai “salah”. Rupanya benih kecurigaan ini terus dipertahankan sehingga setiap yang datang dart luar logika Islam-Arab akan dicap sebagai “salah”. Seharusnya dengan adanya perubahan zaman maka logika kecurigaan tersebut perlu untuk dimaknai lebih dalam, seperti kecurigaan bisa dimaknai sebagai sikap kritis yakni boleh saja menerima tradisi dari luar Islam tetapi bagaimana tradisi tersebut didialogkan dengan kritis terhadap tradisi Islam bukan malah langsung menolaknya. Sikap seperti inilah yang perlu untuk dikembangkan saat sekarang ini untuk mendongkrak kemajuan Islam. Kokohnya logika yang berpandangan bahwa yang sesuai dengan logika Islam-Arab (tekstual dengan metode tasybih, tamsil dan qiyas) itulah yang benar dan Islami serta logika yang tidak bersesuaian dengan logika Islam-Arab seperti yang berlandaskan rasio atau intuitif dianggap sebagai salah atau tidak Islami maka dalam konteks pendidikan Islam melahirkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Oleh karena biasanya ilmu agama dilandaskan pada logika tekstual-keagamaan dan ilmu umum dilandaskan pada logika non tekstual-keagamaan.

Kasus penggunaan yang rasional dan yang tidak rasional serta antara yang natural dan supranatural yang digunakan untuk menjelaskan pertarungan antara Islam yang diwakili oleh al-Quran dengan tradisi pra Islam terimplikasi pula di Indonesia, misalnya yang memicu perang putih (paderi) di Sumatera Barat. Ulama mengritik habis-hasian tradisi yang terindikasi khurafat dan syirik yang didukung penghulu pimpinan kaum adat. Fenomena itu menjadi konflik dan diperparah pula dengan ditunggangi politik adu domba Belanda, terjadilan Perang Paderi (1821-1836). Sebenarnya di Minang sudah komitmen perjanjian Bukit Marapalam, bahwa adat dan Islam itu satu, tidak ada dikotomi. Ditegaskan adat Minang itu melaksanakan Islam (Syara’) dikukuhkan dalam filosofinya ABS-SBK (Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah) dilaksanakan dengan janji SM-AM (Syara’ Mangato Adat Mamakai). Namun dalam pelaksanaannya dikotomi itu menonjol juga, buktinya di Mimbar tabligh tidak jarang didengar muballigh/ da’I menyalahkan adat, pada hal yang salah itu orang yang menjalankan adat.

Demikian pula di dalam pendidikan dikotomi itu juga menonjol, buktinya (1) dari perspektif kelembagaan pendidikan, disebut dalam ungkapan ada pendidikan agama (sekolah agama dengan nomenklatur madrasah) dan ada pendidikan umum (sekolah umum dengan nomenklatur sekolah dasar dan sekolah menengah); (2) perspektif ilmu dibedakan ada ilmu agama dan ilmu umum.

Dikotomis itu tidak saja dalam persepsi awam, tetapi juga merasuk ke lembaga pendidikan sendiri. Di sekolah (sekolah umum) dan di madrasah (sekolah agama) berdasarkan nomenklatur keilmuan dikukuhkan kebijakan pendidikan tetap saja disebut ilmu agama (PAI) dan ilmu umum (PU). Ada usaha-usaha dilakukan dalam mengatasi dikotomi pendidikan tersebut. Usaha mengatasi dikotomi pendidikan itu dilakukan baik secara konsepsional dikuatkan dokumen kebijakan, mau secara implementatif dilakukan oleh praktisi, pemerhati, para pihak (stakeholders) pendidikan dan pakar pendidikan. Namun hasilnya (kinerja) masih tetap dalam bentuk process performance (kinerja proses). Pola dan strategi serta teknik mengatasi dikotomi itu masih perlu diperbaharui terus menerus dengan berpedoman kepada nilai historis pendidikan Islam.

Pola Pondok pesantren ada teknik meretas purbawasangka dikotomi pendidikan ini dengan hasrat mengintegrasikan (menyatukan) pendidikan agama dan umum, tetapi tetap saja kinerja prosesnya berhenti karena budaya dan kebiasaan lebih mengunggulkan ilmu  agama di atas ilmu umum masih merona mengambil bentuk. Fenomena ini mengataskan ilmu agama di atas umum tetap saja dipandang mengikuti M.Rusydi, (2006:33, baca juga Syaifuddin Sabda, 2000:37) termasuk trend melakukan tindakan dikotomik. Sekarang di era peradaban modern ini, persoalan-persoalan pendidikan Islam secara umum dan internal satu di antaranya adalah persoalan dikotomik di samping meluruskan tujuan dan daya fungsi lembaga pendidikan Islam, serta persoalan kurikulum dan atau materi. Ketiga persoalan ini saling interdependensi antara satu dengan lainnya.

Dari perspektif politik juga sebenarnya telah ada upaya-upaya mengatasi dikotomi pendidikan. Lihat dalam filsafat bangsa Indonesia Pancasila, substansinya tidak ada dikotomi agama dan Negara seperti juga dalam sistem pendidikan Indonesia sekarang yang memadukan dimensi kemanusiaan (negara) dan ketuhanan (beriman dan taqwa) Karenanya Natsir pernah berpendapat “Pancasila tidak perlu dirubah, yang penting bisa menjalankan syari’at Islam dalam Negara Pancasila”. Jaminan menjalankan ibadah Islam itu dieksplisitkan dalam UUD 1945. Hanya dalam implementasi way of life Pancasila dan UUD45 dan UU 20/2003 tentang Sisdik, tetap saja masih mempelihatkan kasuistik dikotomik pendidikan Islam dengan mengukuhkan nomenklatur PAI dan PU serta di sana madrasah dan di sini sekolah. Di daerah, madrasah tidak menjadi tanggung jawab Gubernur dan Bupati/ Wali Kota. Tidak sama seperti masa Khulafat al-Rasyidin penanganan madrasah di daerah juga menjadi tanggung jawab gubernur seperti tadi diungkapkan.

Masih banyak norm sitem pendidikan (seperti pendidik, peserta didik, materi/ kurikulum, kelmbagaan, metodologi dll) di samping filosofi konsep dan sistem pendidikan masyarakat yang patut dipelajari dalam al-Qur’an dan Hadis yang belum terbuka/ terpahami dan tersosialisasikan. Diskursus buku Ramayulis/ Guru Besar Pendidikan ini terasa benar membuka tabir rahasia kekayaan pendidikan Islam dimulai di era Nabi saw sampai ke era sekarang ini. Kekayaan pendidikan Islam ini penting diwariskan dan dikembangkan menjadi karakter/ prilaku umat, berdasarkan sumber Islam yang kuat, justru pendidikan Islam tidak hanya berlangsung menyejarah begitu saja dengan berbagai alasan tradisional dan kemanusiaan mengangkat martabat kemanusiaan manusia du’afa (yang lemah) dan kelompok masyarkat yang terlantar lainnya dan belum mendapat pemerataan pendidikan. Karenanya berangkat dari pengalaman sejarah pendidikan Islam sejak era Nabi saw sampai sekarang ini, banyak perubahan (pembangunan, perkembangan, pembaharuan, modernisasi) nilai, pemikiran dan dinamika yang positif yang patut diteliti, dianalisis dan direkomendasikan untuk direvitalisasi dengan arif (di samping mensiasati perkembangan yang negatif yang patut dihindari dan tak terulang)  dalam upaya penguatan sistem pendidikan nasional (yang tidak membedakan pendidikan agama dan umum).***

Padang, 2 Mei 2011

Yulizal Yunus

/Ketua Lembaga Penelitian IAIN Imam Bonjol Padang


[1]Yulizal Yunus, Materi Pendidikan Kemasyarakatan Menurut Hadîts, (Padang: IAIN-IB Press, 2009), h.39

[2]Al-Imam al-‘Azhim bin Abd al-Qawiy al-Mundzir, al-Targhib wa l-Tarhib min al-Hadits al-Syarif, (al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Malakiyat al-Mishriyah, 1933), Jilid III, h. 484 menyebut setidaknya reward kasih sayang. Justru Rasulullah saw dalam sebuah Riwayat al-Bukhari, Muslim dan al-Tarmidzi dari Jarir bin Abdullah pernah bersabda: (من لا يرحم الناس لا يرحمه الله) yang artinya: siapa yang tidak memberikan kasih sayang kepada manusia maka Allah  tidak pula memberikan kasih sayang kepadanya.

[3]Tayar Yusuf, Drs. H., dkk Metodologi Pengajaran Agama Dan Bahasa Arab (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h.73).

[4]Yulizal Yunus, Meretas Purbawasangka Dikotomi Pendidikan di Dunia Islam, Sebuah Jawaban Terhadap Persoalan-Persoalan Pendidikan Islam, (Padang: IAIN-IB, 2010), h.5

[5]Yulizal Yunus, Ibid, h.11

[6]Ahmad Watik Pratiknya, “Identifikasi Masalah Pendidikan Agama Islam di Indonesia”, Muslih Usa (Ed.), Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991), h. 104.

[7]Isma’il Raji a!-Faruqi, Islamization of Knowledge : General Principles and Workplan Hemdon : HIT, 1982), h. 37.

Pos ini dipublikasikan di Sejarah Pendidikan Islam. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s